Berita Jakarta, Asajabar.com – Sejak awal tahun hingga pertengahan Februari 2025, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penerbitan sertifikat di atas laut di Kabupaten Tangerang, Bekasi, dan Sidoarjo, hingga kasus di Tambun, Bekasi, yang menyita perhatian publik serta menguras energi internal kementerian. Insiden kebakaran di ruang Humas juga turut menjadi sorotan.
Dalam Rapat Pimpinan yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (12/2/2025), Menteri ATR/BPN Nusron meminta jajaran eselon satu dan dua untuk tetap fokus pada pekerjaan, tanpa terpengaruh opini publik.
“Kita memiliki pusat kendali informasi yang selalu memberikan laporan mengenai kejadian yang ada, sehingga kita tidak perlu terbawa oleh isu liar,” ujar Nusron.
Kementerian ATR/BPN juga melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp2,011 triliun atau sekitar 31%, yang berdampak pada penyesuaian volume program, termasuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Program tetap berjalan, hanya volume-nya disesuaikan,” jelasnya.
Meski menghadapi tantangan, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk tetap profesional dan menjalankan program prioritas dengan efisien, sambil terus menjaga kualitas pelayanan publik.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menambahkan, penanganan persoalan belakangan ini berhasil meningkatkan kepercayaan publik.
“Kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada Bapak Menteri harus kita jaga dengan terus melakukan evaluasi, memperbaiki diri, dan meningkatkan pelayanan,” kata Ossy.
Rapat Pimpinan ini diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN secara luring, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi secara daring.
