Berita Jakarta, Asajabar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Rabu (28/5/2025).
Dalam lawatannya, Menteri Nusron akan memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pemerintah daerah serta menggelar dialog dengan masyarakat dan tokoh agama guna mempercepat penyelesaian berbagai isu strategis pertanahan dan tata ruang di wilayah tersebut.
“Jika tidak ada halangan, Sulawesi Tenggara akan menjadi provinsi ke-10 yang dikunjungi Menteri Nusron dan provinsi kedua di Sulawesi. Dalam kunjungan ini, beliau akan memberikan pengarahan langsung kepada kepala daerah, menyerahkan sertipikat tanah milik Pemda, dan memimpin diskusi terkait isu pertanahan,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, saat ditemui di Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Selain Rakor bersama pemerintah daerah, Menteri ATR/BPN juga akan mengadakan dialog bersama Forum Keagamaan Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat proses legalisasi tanah wakaf dan rumah ibadah di seluruh Indonesia.
“Pak Menteri akan menyerahkan sertipikat tanah wakaf secara simbolis kepada perwakilan lembaga keagamaan yang hadir. Ini langkah nyata kami dalam memberikan kepastian hukum atas tanah-tanah keagamaan,” jelas Harison.
Kunjungan kerja ini juga akan dimanfaatkan sebagai ajang evaluasi kinerja Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya dalam implementasi program strategis nasional seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penanganan konflik agraria, serta integrasi kebijakan tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
“Kegiatan ini bagian dari rutinitas kunjungan kerja yang terus dilakukan oleh Kementerian untuk memastikan kolaborasi yang solid antara pusat dan daerah,” tambahnya.
Kunjungan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas sektor dan meningkatkan akselerasi penyelesaian isu-isu strategis pertanahan di Sulawesi Tenggara. Di samping itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan kepastian hukum hak atas tanah, serta tata ruang yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Dalam kunjungan ini, Menteri Nusron akan didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, serta Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh. Turut hadir Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Rahmat, beserta jajarannya. Untuk agenda Rakor, dijadwalkan hadir pula Gubernur Sulawesi Tenggara, para Wali Kota, dan Bupati se-Sulawesi Tenggara.
