Berita Jakarta, Asajabar.com — Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan capaian maksimal dalam pelaksanaan program kerja hingga akhir tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol, Harison Mocodompis, dalam kegiatan Evaluasi dan Analisis Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2025 yang digelar pada Senin (14/7/2025).
“Saya sangat optimis di akhir tahun kita akan mencapai target. Apa yang kita rencanakan masih on the track dan mendukung tercapainya tujuan-tujuan jangka menengah,” ujar Harison saat menyampaikan paparannya secara daring.
Sejumlah strategi telah disiapkan Biro Humas dan Protokol untuk triwulan II ini, di antaranya mempertahankan predikat “informatif” dalam keterbukaan informasi publik, meningkatkan jumlah satuan kerja yang informatif, memperkuat pengelolaan pengaduan, serta meningkatkan eksistensi digital melalui target pertumbuhan pengikut media sosial.
Target media sosial yang dicanangkan antara lain peningkatan pengikut Instagram Kementerian ATR/BPN hingga 1 juta, TikTok hingga 100.000, dan YouTube hingga 80.000 subscriber. Selain itu, Biro Humas juga menargetkan masuk tiga besar share of voice (SOV) pemberitaan kementerian/lembaga sepanjang 2025.
Dari sisi capaian kinerja triwulan II, beberapa indikator menunjukkan hasil menggembirakan. Pelayanan ketatausahaan dan keprotokolan mencapai 100% dari target, tindak lanjut pengaduan masyarakat tercapai 102,39% dari target 95%, serta pelaksanaan strategi komunikasi publik sudah mencapai 82,26% dari target 50%.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, mengapresiasi kinerja Biro Humas dan Protokol yang turut meraih nilai “AA” atau sangat memuaskan dalam penilaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Ia menyebut capaian ini sejajar dengan beberapa unit kerja lain di ATR/BPN seperti Ditjen Tata Ruang, Biro Hukum, dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).
“Capaian Biro Humas sangat baik. Namun ke depan, peningkatan kualitas layanan tetap diperlukan, terutama dalam merespons aduan masyarakat secara cepat dan humanis, baik melalui WhatsApp maupun secara langsung,” tutur Andi.
Evaluasi kinerja ini turut diikuti oleh jajaran pejabat kementerian secara daring, termasuk Kepala Biro Hukum Nugraha, Kepala Pusdatin I Ketut Gede Ary Sucaya, Inspektur Wilayah II Tri Wibisono, serta Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Sri Yanti Achmad.
