Berita Jakarta, Asajabar.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, memaparkan lima pilar utama strategi komunikasi publik sebagai panduan bagi seluruh jajaran Humas ATR/BPN di Indonesia. Penyampaian ini disampaikan dalam Sosialisasi Strategi Komunikasi Publik, Informasi Publik, dan Layanan Pengaduan yang digelar secara daring pada Senin (21/07/2025).
“Lima pilar ini menjadi rujukan kita bersama dalam memperkuat komunikasi publik Kementerian ATR/BPN. Prinsipnya, Tuhan Maha Tahu, tapi netizen perlu diberitahu. Maka, cara kita menyampaikan pesan harus baik dan sesuai konteks,” ujar Wamen Ossy.
Lima pilar strategi komunikasi publik yang disampaikan Wamen Ossy antara lain:
• Narasi Kebijakan yang Jelas dan Membumi
Kebijakan kementerian harus disampaikan dalam bahasa yang sederhana dan dekat dengan keseharian masyarakat. “Penyertipikatan tanah bukan hanya soal dokumen administratif, tapi bentuk nyata kehadiran negara untuk mengatasi kemiskinan struktural,” jelasnya.
• Komunikasi yang Proaktif dan Antisipatif
Jajaran humas diimbau tidak sekadar reaktif terhadap isu, tapi membangun sistem peringatan dini (early warning system) untuk mendeteksi isu sebelum meluas. Ia mengapresiasi langkah cepat tim humas menanggapi maraknya situs palsu beberapa waktu lalu.
• Sinergi Narasi Pusat dan Daerah
Narasi kebijakan perlu dijaga keseragamannya di seluruh wilayah. Namun, daerah juga diberi ruang untuk berkreasi, asalkan tetap dalam koridor koordinasi melalui brainstorming rutin.
• Kolaborasi Strategis dengan Media dan Influencer
Menurut Wamen Ossy, komunikasi yang efektif membutuhkan kemitraan aktif dengan media massa dan influencer, baik di tingkat nasional maupun lokal.
• Komunikasi yang Manusiawi dan Empatik
Isu pertanahan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penyampaian informasi harus peka terhadap konteks sosial.
“Tanah bukan sekadar objek hukum, tapi bagian dari kehidupan. Jangan sampai ada sengketa tanah yang justru ditanggapi dengan konten bergaya TikTok yang tidak sensitif,” tegasnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, serta Kepala Biro Humas dan Protokol, Harison Mocodompis, yang turut menyampaikan laporan dan paparan.
Sosialisasi ini diikuti lebih dari 1.000 peserta, terdiri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, hingga Kepala Subbagian Tata Usaha.
