Berita Makassar, Asajabar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (13/11/2025). Rakor tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja nasional Menteri Nusron untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam penyelesaian persoalan pertanahan dan tata ruang.
“Ini provinsi ke-26 yang saya datangi sejak menjabat sebagai menteri. Saya datang untuk meng-update informasi dan menyelesaikan masalah RTRW, RDTR, pendaftaran tanah, hingga konflik pertanahan yang ada,” ujar Nusron Wahid.
Dalam pertemuan itu, Menteri Nusron menekankan enam isu utama yang menjadi fokus koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah. Poin pertama adalah integrasi data antara Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Poin kedua, pemutakhiran sertipikat lama agar tidak terjadi tumpang tindih data pertanahan.
Menteri Nusron juga menyoroti perlunya percepatan revisi RTRW dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Ia mencatat, masih terdapat 116 wilayah di Sulsel yang belum memiliki RDTR, padahal dokumen tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum pemanfaatan ruang dan mendorong investasi.
Isu berikutnya adalah percepatan penyelesaian tanah wakaf serta evaluasi berbagai konflik agraria, termasuk sengketa antara pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dengan masyarakat. Nusron mengungkapkan, sertipikasi tanah wakaf di Sulsel baru mencapai sekitar 20 persen dari total tempat ibadah sehingga memerlukan perhatian serius.
“Masih banyak tempat ibadah yang belum tersertipikasi wakafnya. Ini harus kita dorong bersama. Selain itu, konflik tanah antara pemegang HGU dengan rakyat, termasuk tanah-tanah eks PTPN yang telah diokupasi masyarakat, semuanya perlu dievaluasi dan dicarikan solusi,” tegasnya.
Rakor turut dihadiri Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe. Mendampingi Menteri Nusron, hadir Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian; serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulsel, Dony Erwan, beserta jajarannya.
