Berita Jakarta, Asajabar.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menekankan pentingnya komunikasi publik yang tepat dan adaptif di seluruh satuan kerja (Satker) daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, saat memberikan pengarahan dalam acara Penutupan Evaluasi dan Analisis Kinerja Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2025 yang digelar secara daring, Kamis (17/7/2025).
Menurut Harison, Satker di daerah tidak hanya dituntut menjalankan program dengan menaati standar operasional prosedur (SOP), tetapi juga harus memiliki kepekaan terhadap dinamika masyarakat dan media.
“Harus ada sense of crisis yang tinggi. Tidak cukup hanya menjalankan program sesuai aturan, tetapi juga memahami sentimen masyarakat dan media saat ini,” ujar Harison.
Ia mencontohkan penanganan kasus Mbah Tupon di Yogyakarta yang sempat menjadi perhatian publik luas. Ia mengapresiasi langkah cepat Kepala Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta, Dony, yang bersedia memberikan klarifikasi kepada media seperti CNN dan Kompas untuk mencegah kesalahpahaman publik.
“Permasalahan hukum tersebut mendapat framing seolah-olah merupakan kesalahan prosedur kementerian. Penanganan yang cepat dan terbuka sangat penting untuk menjaga kredibilitas,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Harison juga menyinggung pentingnya strategi komunikasi yang terukur. Saat ini, Kementerian ATR/BPN tengah mengevaluasi indeks pelaksanaan strategi komunikasi Satker di seluruh Indonesia. Indeks tersebut mencakup empat elemen utama: Paid Media, Earned Media, Owned Media, dan Shared Media.
“Strategi ini bertujuan meningkatkan engagement masyarakat, bukan hanya terhadap pemberitaan kehumasan kementerian, tetapi juga terhadap program-program di daerah agar pesannya sampai,” jelas Harison.
Rapat evaluasi daring ini turut dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN serta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran.
