Berita Jakarta, Asajabar.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah menyepakati langkah-langkah strategis untuk mengatasi banjir di kawasan Bekasi dan Bogor.
Kesepakatan tersebut mencakup penertiban badan dan sempadan sungai, revitalisasi situ yang hilang, serta perbaikan sistem irigasi dan pengendalian pembangunan.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa penertiban badan dan sempadan sungai akan dilakukan secara menyeluruh.
“Semua badan dan sempadan sungai harus ditertibkan. Jika sudah ada bangunan dan memiliki alas hak, maka harus dibereskan dengan Pengadaan Tanah dan diganti rugi sesuai dengan hasil appraisal.
Sementara itu, bangunan tanpa alas hak akan diselesaikan melalui pendekatan yang manusiawi dengan mekanisme hukum yang adil,” ujarnya setelah rapat koordinasi di Kementerian PU, Senin (17/03/2025).
Selain penertiban sempadan sungai, revitalisasi situ yang telah punah juga menjadi fokus utama. Berdasarkan data sementara, terdapat 32 situ di Bekasi dan Bogor yang akan dikembalikan ke fungsi semula sebagai kawasan resapan air.
Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir yang semakin meningkat akibat penyusutan area tampungan air.
Menteri Nusron Wahid menambahkan, untuk menjalankan langkah-langkah tersebut, Pengadaan Tanah akan diperlukan.
Sebelum proses tersebut dimulai, penetapan lokasi (Penlok) harus diselesaikan terlebih dahulu oleh kepala daerah.
“Targetnya, Penlok akan selesai pada pertengahan April, Pengadaan Tanah selesai akhir Mei, dan pembangunan infrastruktur dapat dimulai pada bulan Juni,” jelasnya.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, mengungkapkan bahwa rapat koordinasi ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya rapat digelar bersama Pemprov DKI Jakarta.
“Selanjutnya, kami akan melakukan koordinasi lebih lanjut untuk membersihkan dan menanggulangi masalah banjir, baik di Jakarta maupun Jawa Barat,” tuturnya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyambut baik kerja sama ini dan berkomitmen untuk segera menyiapkan kerangka acuan, termasuk Penlok.
“Kami akan segera menyiapkan Penlok dengan cepat agar pembangunan bisa dimulai sesuai jadwal,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh pejabat tinggi madya Kementerian ATR/BPN dan PU, serta sejumlah wali kota/bupati dari Provinsi Jawa Barat.
Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret dalam mengurangi banjir di kawasan Bekasi dan Bogor, serta meningkatkan kualitas infrastruktur pengendalian air di wilayah tersebut. (TONY)
