Berita Makassar, Asajabar.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam percepatan sertipikasi aset milik negara. Dalam kunjungan kerjanya di Sulawesi Selatan, Kamis (13/11/2025), Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyerahkan 254 sertipikat aset kepada sejumlah kepala daerah di wilayah setempat. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menjadi penerima terbanyak dengan total 208 sertipikat.
Wakil Bupati Pangkep, Abd Rahman Assegaf, mengapresiasi langkah Kementerian ATR/BPN yang dinilainya telah membawa perubahan positif dalam pengelolaan pertanahan. Ia menilai percepatan sertipikasi di daerahnya merupakan wujud kerja nyata antara pemerintah pusat dan daerah.
“Saya sangat berterima kasih kepada ATR/BPN, kepada Pak Menteri dan jajaran di Pangkep. Ini menjadi semangat baru bagi masyarakat kami karena ternyata ATR/BPN sekarang tidak seperti yang dulu. Paradigmanya berubah, meskipun wilayah kami berat, tetap dilakukan akselerasi agar masyarakat tenang karena lahannya sudah bersertipikat,” ujarnya.
Abd Rahman menjelaskan, kondisi geografis Pangkep yang meliputi pegunungan, kepulauan, dan daratan menjadi tantangan tersendiri dalam proses sertipikasi. Namun, kerja sama yang kuat antara Pemkab dan BPN telah membuat program ini berjalan efektif.
“Wilayah kami cukup menantang. Tapi, dengan sinergi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten dan BPN Pangkep, program sertipikasi bisa berjalan dengan baik. Ini sesuatu yang patut diapresiasi,” jelasnya.
Ia menegaskan pentingnya sertipikasi aset negara sebagai bagian dari penguatan administrasi dan keuangan daerah. “Aset negara yang belum bersertipikat masih banyak, padahal sertipikat menjadi bagian dari neraca keuangan dan kekuatan finansial pemerintah,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat kepastian hukum pertanahan serta mendorong pemerataan ekonomi.
“Sinergi ini kata kunci keberhasilan dalam mewujudkan kepastian hukum atas tanah, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kunjungan Bapak Menteri hari ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi serta mencari solusi bersama atas berbagai persoalan di lapangan,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel siap mendukung penuh seluruh kebijakan Kementerian ATR/BPN. “Kami berharap akan lahir rekomendasi dan kebijakan yang memperkuat pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pertanahan dan tata ruang,” tutur Jufri Rahman.
Penyerahan sertipikat ini merupakan bagian dari rangkaian Rapat Koordinasi Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dengan kepala daerah se-Sulawesi Selatan. Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe, Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN Shamy Ardian, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Sulsel Dony Erwan beserta jajaran.
