Berita Jakarta, Asajabar.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni, memimpin rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Kamis (03/10/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Wamen ATR memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran di pusat maupun daerah atas komitmen dan dedikasi dalam mencapai target-target program kementerian.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras Bapak/Ibu dari Sabang sampai Merauke yang setiap hari menunjukkan dedikasi tinggi untuk mencapai target yang ditetapkan. Dengan semangat juang tersebut, kita berhasil mencapai hasil yang menggembirakan,” kata Raja Juli Antoni membuka rapat.
Dalam rapat tersebut, Wamen ATR berharap agar program-program prioritas nasional tetap dijalankan secara maksimal meski dalam masa transisi pemerintahan yang akan berlangsung hingga dua pekan ke depan.
“Saya berharap kita bisa menjaga proses transisi ini dengan tetap memaksimalkan kinerja, sehingga siapapun yang terpilih memimpin nanti, akan menerima legacy yang baik dari kepemimpinan Menteri Agus Harimurti Yudhoyono,” ujarnya.
Salah satu capaian yang disorot dalam pertemuan ini adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Hingga saat ini, sebanyak 118 juta bidang tanah telah terdaftar secara nasional. Pada minggu ini saja, Peta Bidang Tanah (PBT) mencapai 101.720 hektare dan 5.306 bidang tanah telah terpetakan. Selain itu, realisasi penerbitan sertifikat hak atas tanah (SHAT) mencapai 82.592 bidang.
Program sertifikasi tanah elektronik juga terus menunjukkan kemajuan signifikan. Saat ini, sebanyak 465 atau 95,6 persen dari total 486 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia telah beroperasi secara elektronik, dengan 32 provinsi telah terhubung. Tercatat, sebanyak 1.231.124 Sertifikat Tanah Elektronik telah diterbitkan.
Rapat yang digelar secara daring dan luring ini dihadiri oleh para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia.
Selain evaluasi capaian, rapat ini juga membahas program strategis nasional lainnya, seperti persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota, peta batas kawasan hutan, data tanah ulayat, redistribusi tanah, akses reform, hingga penanganan sengketa. (TONY/ASAJABAR)
