Berita Sleman, Asajabar.com – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan pentingnya sumber daya manusia di bidang pertanahan yang tidak hanya menguasai teknologi dan mampu membaca peta, tetapi juga memahami manusia, sejarah, serta kebudayaan yang melekat pada setiap bidang tanah.
Pesan tersebut disampaikan Sri Sultan dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti pada acara wisuda Politeknik Agraria STPN, Sabtu (5/9/2026).
“Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang mampu membaca peta sekaligus memahami manusia di dalam peta. Saudara perlu cakap menguasai teknologi, tetapi tetap bijak dalam menimbang rasa keadilan. Saudara perlu teguh menjalankan regulasi tetapi tetap arif membaca sejarah dan kebudayaan masyarakat,” kata Sri Sultan.
Menurut Sri Sultan, tanah di Indonesia bukan sekadar hamparan fisik, melainkan bagian dari jati diri, jejak perjuangan, sekaligus fondasi pemerintahan. Tanah menjadi ruang bagi masyarakat untuk membangun tempat tinggal, memproduksi pangan, membentuk komunitas, serta menghubungkan masa lalu dengan masa depan.
Karena itu, pengelolaan pertanahan tidak dapat dilepaskan dari nilai dan kebudayaan masyarakat. Ia mencontohkan filosofi Jawa Hamemayu Hayuning Bawana, yang mengajarkan upaya menjaga keselamatan, ketenteraman, dan keharmonisan kehidupan.
Sri Sultan juga menyinggung keberagaman tata kelola tanah di berbagai daerah. Di Minangkabau terdapat konsep Harta Pusaka Tinggi yang berkaitan dengan tanah ulayat dan tanggung jawab lintas generasi. Sementara di Bali, sistem subak menjaga keterkaitan antara tanah, air, pertanian, dan kehidupan spiritual melalui filosofi Tri Hita Karana.
Adapun di sejumlah wilayah Indonesia Timur, seperti Papua dan Maluku, hak ulayat menunjukkan bahwa tanah dapat dipahami sebagai ruang hidup bersama yang berkaitan erat dengan tanggung jawab sosial suatu marga atau kelompok adat.
“Keragaman ini adalah kekayaan tata kelola pemerintahan Indonesia. Regulasi perlu membacanya dengan jernih, kebijakan perlu menghormatinya dengan arif, teknologi perlu mengakomodasinya dengan presisi dan kepekaan,” ujarnya.
Sri Sultan menilai, berbagai perspektif tersebut menunjukkan bahwa ilmu pertanahan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut manusia dan kehidupan di balik setiap bidang tanah. Menurutnya, penguatan keamanan tenurial atau kepastian penguasaan dan pemanfaatan tanah memiliki hubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.
Kepastian hak atas tanah, lanjut Sri Sultan, membutuhkan kelembagaan dan tata kelola yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Di sinilah ilmu pertanahan memperoleh kedudukan strategis. Ilmu pertanahan bekerja di antara ukuran dan makna, antara peta dan manusia, antara sertipikat dan juga martabat,” tuturnya.
Kepada para wisudawan dan wisudawati, Sri Sultan mengingatkan bahwa mereka nantinya akan berhadapan dengan berbagai dokumen dan persoalan pertanahan yang sekilas terlihat rutin. Namun, di balik setiap dokumen tersebut terdapat kehidupan manusia yang menggantungkan harapan pada pelayanan pertanahan.
Karena itu, ia berpesan agar ilmu dan kompetensi yang diperoleh selama menempuh pendidikan diwujudkan melalui pelayanan yang memberikan kepastian sekaligus mempertimbangkan keadilan dan kondisi sosial masyarakat.
Sri Sultan juga meminta para lulusan membawa ilmu mereka ke tengah masyarakat dengan sikap rendah hati. Setiap pengukuran, kata dia, diharapkan menjadi jalan menuju kepastian; setiap pemetaan menjadi jalan menuju keteraturan; dan setiap pelayanan pertanahan menjadi jalan menuju ketenteraman sosial.
“Dengan visi seperti itulah kita menaruh harapan besar kepada para wisudawan-wisudawati yang akan mengaplikasikan ilmunya di dunia kerja,” pungkasnya.
