Kementerian ATR/BPN Tegaskan Bukti Pembayaran PBB Tidak Menjamin Kepemilikan Tanah

- Redaktur

Minggu, 22 November 2026 - 19:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA JAKARTA, ASAJABAR.COM – Masyarakat perlu memahami bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak dapat dijadikan sebagai bukti sah kepemilikan tanah. Meski rutin membayar pajak atas suatu bidang tanah, pemilik atau pihak yang menguasainya tetap harus memastikan kelengkapan dokumen legalitas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini penting, terutama bagi masyarakat yang memiliki tanah belum bersertipikat atau masih menggunakan sertipikat yang tercatat atas nama pemilik sebelumnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Sesditjen PHPT), Heri Mulianto, menjelaskan bahwa pembayaran PBB dan kepemilikan hak atas tanah merupakan dua hal yang berbeda.

“Pembayaran PBB menunjukkan bahwa seseorang telah memenuhi kewajiban perpajakannya atas objek pajak tersebut. Namun, hal itu tidak serta-merta membuktikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemegang hak atas tanah. Keduanya merupakan hal yang berbeda dan perlu dipahami masyarakat,” jelas Heri Mulianto dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Baca Juga :  Persiapan Badan Reforma Agraria Nasional Dimulai, ATR/BPN Siapkan SDM hingga Infrastruktur

Ia menerangkan, dalam administrasi pertanahan, kepemilikan hak atas tanah harus didukung alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sertipikat tanah merupakan alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya, sepanjang data tersebut sesuai dengan surat ukur dan buku tanah.

Meski demikian, dokumen PBB tetap memiliki kegunaan dalam proses administrasi pertanahan tertentu. Dokumen tersebut dapat menjadi salah satu berkas pendukung, tetapi kedudukannya tidak dapat menggantikan alat bukti hak atas tanah.

Oleh karena itu, Heri mengimbau masyarakat agar tidak hanya memperhatikan pemenuhan kewajiban pembayaran PBB, tetapi juga memastikan status dan legalitas tanah yang dimiliki.

“Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk tidak hanya memastikan kewajiban PBB terpenuhi, tetapi juga memperhatikan legalitas tanah yang dimiliki. Pastikan tanah telah terdaftar dan memiliki bukti hak yang sesuai. Dengan begitu, masyarakat memiliki kepastian hukum yang lebih baik atas tanahnya,” ujarnya.

Baca Juga :  Aplikasi Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Pantau Informasi dan Kepemilikan Tanah

Bagi masyarakat yang belum memiliki sertipikat, pendaftaran tanah dapat dilakukan melalui Kantor Pertanahan sesuai lokasi bidang tanah. Dalam proses tersebut, masyarakat perlu menyiapkan dokumen dasar penguasaan atau perolehan tanah serta memastikan seluruh dokumen sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dengan memahami perbedaan antara kewajiban perpajakan dan bukti kepemilikan hak atas tanah, masyarakat diharapkan tidak lagi keliru dalam menafsirkan fungsi dokumen yang dimiliki.

Pembayaran PBB merupakan bentuk kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, sedangkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah harus didukung dengan dokumen bukti hak sesuai ketentuan yang berlaku.

Berita Terkait

PPAT di Bandar Lampung Akui Geotagging Bantu Tingkatkan Akurasi Data Pertanahan
Aplikasi Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Pantau Informasi dan Kepemilikan Tanah
Lindungi Hak Masyarakat Adat, ATR/BPN Dorong Percepatan Administrasi Tanah Ulayat di Tanah Papua
Perkuat Zona Integritas, Irjen ATR/BPN Minta Jajaran Utamakan Aturan dan Transparansi Pelayanan
Persiapan Badan Reforma Agraria Nasional Dimulai, ATR/BPN Siapkan SDM hingga Infrastruktur
Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 Jadi Pedoman Administrasi dan Pendaftaran Tanah Ulayat
ATR/BPN Jelaskan Prosedur Penerbitan Sertipikat Tanah Pengganti, Ada Tahapan Pengambilan Sumpah
Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan: Rekomendasi Kemenko Kumham Imipas Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 19:13 WIB

Kementerian ATR/BPN Tegaskan Bukti Pembayaran PBB Tidak Menjamin Kepemilikan Tanah

Minggu, 22 November 2026 - 19:06 WIB

PPAT di Bandar Lampung Akui Geotagging Bantu Tingkatkan Akurasi Data Pertanahan

Minggu, 22 November 2026 - 18:59 WIB

Aplikasi Sentuh Tanahku Permudah Masyarakat Pantau Informasi dan Kepemilikan Tanah

Minggu, 22 November 2026 - 18:50 WIB

Lindungi Hak Masyarakat Adat, ATR/BPN Dorong Percepatan Administrasi Tanah Ulayat di Tanah Papua

Minggu, 22 November 2026 - 18:43 WIB

Perkuat Zona Integritas, Irjen ATR/BPN Minta Jajaran Utamakan Aturan dan Transparansi Pelayanan

Minggu, 22 November 2026 - 18:28 WIB

Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 Jadi Pedoman Administrasi dan Pendaftaran Tanah Ulayat

Minggu, 22 November 2026 - 18:20 WIB

ATR/BPN Jelaskan Prosedur Penerbitan Sertipikat Tanah Pengganti, Ada Tahapan Pengambilan Sumpah

Minggu, 22 November 2026 - 18:14 WIB

Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan: Rekomendasi Kemenko Kumham Imipas Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

Berita Terbaru

error: Content is protected !!