BERITA SORONG, ASAJABAR.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang dirangkaikan dengan dialog bersama pemerintah daerah dan masyarakat adat. Kegiatan berlangsung di Kota Sorong, Rabu (18/11/2026).
Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, mengatakan bahwa proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat hukum adat.
Menurutnya, berdasarkan ketentuan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024, terdapat dua tahapan utama dalam proses tersebut. Pertama, penetapan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum oleh pemerintah daerah. Kedua, pencatatan dan penerbitan sertipikat oleh Kementerian ATR/BPN.
“Kementerian ATR/BPN membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Karena untuk menindaklanjuti pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat, kami membutuhkan SK Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang diterbitkan oleh kepala daerah,” ujar Rezka.
Ia menjelaskan, salah satu langkah untuk memperkuat koordinasi tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi secara langsung kepada pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat. Melalui kegiatan ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat.
Papua Barat dan Papua Barat Daya merupakan wilayah yang telah menjadi lokasi kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat oleh Universitas Cenderawasih pada 2021. Hasil kegiatan tersebut menunjukkan adanya sejumlah titik indikatif tanah ulayat yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
Di Provinsi Papua Barat, titik-titik indikatif tersebut berada di Kabupaten Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama.
Sementara itu, di Provinsi Papua Barat Daya, sebarannya meliputi Kota Sorong, Kabupaten Maybrat, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, dan Tambrauw.
Rezka menegaskan, hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut menjadi data awal yang perlu ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan validasi oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi serta Kantor Pertanahan setempat.
“Hasil inventarisasi dan identifikasi menjadi data awal yang dapat ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan validasi oleh Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan setempat. Apakah titik indikatif yang memenuhi persyaratan dapat dilakukan proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024,” jelasnya.
Kegiatan tersebut turut mendapat sambutan positif dari Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau. Ia berharap, sosialisasi yang dilaksanakan Kementerian ATR/BPN dapat meningkatkan pemahaman seluruh pihak, khususnya masyarakat hukum adat, mengenai proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat.
Menurut Ahmad, pencatatan tanah adat merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian terhadap hak masyarakat adat atas tanah yang telah diwariskan secara turun-temurun.
“Kami mengharapkan bahwa tanah-tanah adat masyarakat ini yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi bisa dicatatkan pengadministrasiannya. Serta kami berharap, pencatatannya juga harus benar-benar transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat adat sehingga di kemudian hari tidak ada lagi persoalan-persoalan tanah adat,” ungkap Ahmad.
Selain pemaparan materi, kegiatan tersebut juga diisi dengan diskusi panel yang menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Universitas Papua, organisasi nonpemerintah (NGO) Landesa Indonesia, serta perwakilan masyarakat hukum adat dari Suku Sawoi Hnya.
Diskusi tersebut membahas berbagai aspek pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat, termasuk pentingnya koordinasi antarlembaga, pengakuan masyarakat hukum adat, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan prosesnya.
Sebagai tindak lanjut kegiatan, para pihak melakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut Strategi Percepatan dan Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Berita acara tersebut memuat kesepakatan pokok-pokok pembahasan antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah, sekaligus menjadi pedoman dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat.
Dokumen kesepakatan itu ditandatangani oleh Inspektur Jenderal ATR/BPN Wahyu Widada, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Deni Santo, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat Keliopas Fenitiruma, serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal Bernardus Wijanarko.
Penandatanganan juga dilakukan oleh perwakilan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Barat Daya dan perwakilan Majelis Rakyat Papua Barat Daya.
Melalui kesepakatan tersebut, diharapkan koordinasi lintas sektor semakin kuat sehingga proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat dapat berjalan lebih efektif, transparan, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat di Papua Barat dan Papua Barat Daya.













