BERITA JAKARTA, ASAJABAR.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima dua rekomendasi kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Selasa (17/11/2026), di Jakarta.
Dua rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian ATR/BPN dalam meningkatkan kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum dan hak asasi manusia (HAM).
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan bahwa rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Menteri ATR/Kepala BPN beserta jajaran kementerian untuk dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan.
“Rekomendasi kebijakan ini akan kami bawa dan laporkan kepada Bapak Menteri dan seluruh jajaran kementerian untuk kami pelajari. Pandangan dan masukan ini akan sangat baik bagi Kementerian ATR/BPN ke depan dalam mengelola tata kelola pemerintahan, utamanya di bidang pertanahan dan tata ruang,” ujar Ossy usai menerima dokumen rekomendasi.
Adapun dua rekomendasi kebijakan yang diserahkan meliputi Tata Kelola Diaspora Indonesia yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berbasis Jejaring serta Dukungan Aspek Materi Hukum Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis.
Menurut Ossy, rekomendasi tersebut merupakan bentuk dukungan agar setiap kementerian dan lembaga memperhatikan aspek hukum dan HAM dalam merumuskan maupun melaksanakan kebijakan.
“Rekomendasi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan ini sangat positif, berupaya agar seluruh kementerian dalam mengeluarkan kebijakannya juga tidak terlepas dari aspek hukum dan hak asasi manusia,” tuturnya.
Sepanjang 2026, Kemenko Kumham Imipas telah merumuskan sejumlah kebijakan strategis yang rekomendasinya disampaikan kepada 50 kementerian dan lembaga. Penyerahan rekomendasi kepada Kementerian ATR/BPN menjadi bagian dari upaya tersebut.
Rekomendasi disusun berdasarkan berbagai persoalan yang telah diidentifikasi, didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dilengkapi dengan tawaran solusi yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama.
Dokumen rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, didampingi Wakil Menteri Koordinator, Otto Hasibuan.
Yusril berharap rekomendasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat nyata bagi kementerian dan lembaga penerima, terutama dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan penyelesaian berbagai persoalan.
“Saya berharap agar rekomendasi yang disampaikan ini mempunyai bobot yang jelas bagi kita semua. Kualitasnya tidak diukur dari panjangnya naskah atau banyaknya rapat yang dilalui. Ukurannya adalah apakah instansi penerima dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan apakah persoalan yang telah kita selesaikan dapat berkurang,” pungkas Yusril.













