Berita Jakarta, Asajabar.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat pencapaian luar biasa sepanjang tahun 2024. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, melaporkan bahwa layanan Hak Tanggungan (HT) Elektronik menghasilkan total Rp882,7 triliun dari sertipikasi tanah, mencerminkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan pertanahan dan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
“Sepanjang 2024, layanan pengajuan Hak Tanggungan mencapai 1.787.501 dokumen dengan nilai total Rp882,7 triliun. Kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 40% dari total pertumbuhan nasional,” ujar Nusron Wahid dalam pertemuan bertajuk Catatan Akhir Tahun Kementerian ATR/BPN yang digelar di Aula Prona, Jakarta, Selasa (31/12/2024).
HT Elektronik sendiri diluncurkan sejak 2019 untuk mempermudah proses pendaftaran jaminan atas tanah atau properti sebagai agunan. Menteri Nusron menjelaskan bahwa layanan ini memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi pelayanan pertanahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Hak Tanggungan adalah sertipikat tanah yang menjadi jaminan atas utang debitur kepada kreditur. Ini membantu keluarga dan pemilik tanah untuk memanfaatkan aset mereka secara produktif,” katanya.
Selain pencapaian di sektor HT, Kementerian ATR/BPN juga berhasil menangani 8.058.650 berkas layanan sepanjang 2024. Dari jumlah tersebut, 84% didominasi oleh layanan informasi pertanahan, HT, dan peralihan hak.
“Jumlah ini merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Sebagai perbandingan, layanan maksimal pada periode 2015-2023 hanya mencapai 6,6 juta. Pada 2024, dari 8 juta layanan tersebut, 3.740.908 berkas terkait informasi pertanahan,” tambah Nusron.
HT Elektronik dapat diajukan oleh mitra terdaftar melalui platform digital yang diakses di https://htel.atrbpn.go.id.
Jaminan HT mencakup berbagai hak atas tanah, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, hingga Hak Pakai atas tanah negara, yang wajib didaftarkan dan dapat dipindahtangankan.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, yang memoderatori sesi tanya jawab dengan para awak media.
Keberhasilan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pelayanan Kementerian ATR/BPN, sekaligus berkontribusi pada pembangunan ekonomi berbasis pertanahan yang lebih inklusif.
