Berita Jakarta, Asajabar.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi tergabung dalam Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang dibentuk untuk memastikan pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) berjalan efektif.
Peran Kementerian ATR/BPN dalam Satgas tersebut difokuskan pada percepatan implementasi program dan penyelesaian hambatan (debottlenecking), khususnya dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Dari target 2.000 RDTR, saat ini telah diselesaikan 668. Sampai akhir tahun, kita optimistis bisa capai 700 RDTR,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Pimpinan Satgas P2SP di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Satgas P2SP dibentuk berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas pada 15 Oktober 2025. Arahan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Rapat Koordinasi Nasional para Menteri Kabinet Merah Putih. Satgas ini terbagi dalam tiga kelompok kerja (Pokja) dengan bidang fokus masing-masing.
Selain mempercepat penyusunan RDTR, Kementerian ATR/BPN juga mendorong integrasi RDTR ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Menteri Nusron menegaskan bahwa percepatan digitalisasi layanan melalui OSS sangat penting untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan memperkuat iklim investasi nasional.
“Dari 668 RDTR yang sudah selesai, belum semuanya terintegrasi ke dalam OSS. Ini menjadi PR kami, dan insyaallah dua bulan ke depan akan saya dorong agar seluruhnya bisa segera masuk OSS,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang memimpin rapat, menyampaikan bahwa hasil pembahasan Satgas P2SP akan segera ditindaklanjuti oleh masing-masing Pokja.
“Kita ingin semua program strategis berjalan sinkron, sesuai arahan Presiden. Pembicaraan hari ini langsung ditindaklanjuti dengan langkah konkret,” ujar Airlangga.
Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron Wahid turut didampingi Direktur Perencanaan Tata Ruang, Nuke Harniati, bersama sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait yang tergabung dalam Satgas P2SP.
