Berita Jakarta, Asajabar.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, memaparkan capaian positif realisasi program pertanahan sepanjang tahun 2025. Mayoritas output program strategis ATR/BPN tercatat berhasil direalisasikan sesuai target, bahkan sejumlah indikator kinerja melampaui 100 persen.
Hal tersebut disampaikan Dalu Agung Darmawan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian ATR/BPN yang digelar pada Rabu (14/01/2026) di Aula Prona Lantai 7, Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
“Jika dilihat dari capaian output, pada dokumen persetujuan substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota, dari volume efektif 55 tercapai 35. Sementara peta bidang tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari target 1.552.000 bidang tercapai 1.584.476 bidang atau sebesar 102,06 persen,” ujar Dalu.
Ia menjelaskan, capaian positif juga terlihat pada sejumlah program strategis lainnya. Program PTSL secara keseluruhan tercapai 99,87 persen, sedangkan penetapan tanah ulayat bahkan mencapai 133 persen dari target yang ditetapkan.
Selain itu, penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah tercapai 97,13 persen, akses peta Zona Nilai Tanah (ZNT) mencapai 100 persen, serta penerbitan tanah terlantar dan hasil pengendalian Hak Guna Usaha (HGU) mencapai 124 persen. Sementara itu, penanganan sengketa pertanahan mencatatkan kinerja sangat tinggi dengan capaian 282,99 persen.
Dalu Agung Darmawan juga mengungkapkan bahwa realisasi pagu efektif Kementerian ATR/BPN pada tahun 2025 mencapai 95,73 persen dari total anggaran sebesar Rp6,40 triliun.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kinerja pertanahan nasional berada pada jalur positif serta memberikan kontribusi signifikan terhadap kepastian hukum atas tanah dan tata kelola agraria yang lebih baik.
Untuk tahun 2026, Kementerian ATR/BPN mengelola pagu efektif sebesar Rp8,87 triliun. Sekjen ATR/BPN menargetkan serapan anggaran mencapai 98 persen dan masuk dalam 10 besar kementerian/lembaga dengan kinerja anggaran terbaik.
Ia menegaskan bahwa fokus utama tahun 2026 diarahkan pada percepatan pelayanan, penguatan digitalisasi pertanahan, peningkatan kualitas data, serta penyelesaian tunggakan layanan.
“Pelayanan pertanahan tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari output dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Penyelesaian sengketa, pelaksanaan reforma agraria, dan penataan tanah menjadi fokus utama kami,” katanya.
Rapat pimpinan tersebut dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dan diikuti Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang hadir secara luring, serta para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajarannya di seluruh Indonesia yang mengikuti kegiatan secara daring.
