Nusron Wahid Ambil Sumpah 31 Pejabat ATR/BPN, Soroti Kecepatan dan Akuntabilitas Layanan

- Redaktur

Kamis, 26 Februari 2026 - 16:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Berita Jakarta, Asajabar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 31 pejabat struktural di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Rabu (18/02/2026), di Aula Prona, Jakarta.

Dalam sambutannya, Nusron menegaskan bahwa orientasi utama seorang pejabat publik adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam urusan pertanahan.

“Permudahlah urusan rakyat dalam pelayanan pertanahan, jangan dipersulit. Bagi seorang pejabat publik, tidak ada kata lain bahwa orientasinya adalah pelayanan publik yang baik,” tegasnya.

Pada pelantikan tersebut, empat Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya yang dilantik yakni Arief Muliawan sebagai Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP), Lampri sebagai Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Andi Tenri Abeng sebagai Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, serta Dony Erwan Brillianto sebagai Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan.

Baca Juga :  Sekjen ATR/BPN Minta Kanwil dan Kantah Percepat Program Strategis

Selain itu, turut dilantik enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 21 Pejabat Administrator.

Nusron mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar tidak hanya bekerja dengan semangat, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Menurutnya, tantangan pelayanan di era modern menuntut kecepatan dan peningkatan tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.

“Output-nya adalah bagaimana pemohon atau pelanggan merasa puas dengan pelayanan di Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga akuntabilitas, kehati-hatian (prudent), dan kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap proses pelayanan dan pengambilan kebijakan. Dengan prinsip tersebut, produk layanan yang dihasilkan diyakini akan kuat secara hukum.

Baca Juga :  Nusron dan Maruarar Sepakati Sertipikasi Gratis untuk MBR, Targetkan Satu Juta Bidang Tanah pada 2026

“Jika suatu saat digugat di pengadilan, kita tetap akan menang karena telah melaksanakan tugas di jalur yang benar,” kata Nusron.

Dalam prosesi tersebut, Arief Muliawan mewakili pejabat terlantik membacakan Pakta Integritas. Kegiatan juga diisi dengan penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan.

Bertindak sebagai saksi yakni Inspektur Jenderal ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi dan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya.

Pelantikan turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, Pelaksana Tugas Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan ATR/BPN.

Berita Terkait

Munas III PJS Resmi Bergulir, Delegasi dari Berbagai Provinsi Ikuti Sidang Nasional
Laporan Keuangan 2025 Kembali Raih WTP, Sekjen ATR/BPN Minta Jajaran Tindak Lanjuti Temuan BPK
Realisasi Anggaran ATR/BPN Tembus Rp6,12 Triliun, Komisi II DPR Minta Pengelolaan Berbasis Kinerja
Sertipikasi Tanah Ulayat Lindungi Hak Masyarakat Adat, Bukan Hilangkan Hak Adat
Nusron dan Maruarar Sepakati Sertipikasi Gratis untuk MBR, Targetkan Satu Juta Bidang Tanah pada 2026
Sekjen ATR/BPN Minta Kanwil dan Kantah Percepat Program Strategis
Reforma Agraria Harus Berdampak pada Ekonomi Masyarakat, Bank Tanah Perlu Diperkuat
KKNP-PTLP Perdana STPN Berhasil Petakan Lebih dari 224 Ribu Bidang Tanah dan Restorasi Arsip Pascabencana

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 11:59 WIB

Munas III PJS Resmi Bergulir, Delegasi dari Berbagai Provinsi Ikuti Sidang Nasional

Sabtu, 18 Juli 2026 - 08:17 WIB

Laporan Keuangan 2025 Kembali Raih WTP, Sekjen ATR/BPN Minta Jajaran Tindak Lanjuti Temuan BPK

Sabtu, 18 Juli 2026 - 07:33 WIB

Realisasi Anggaran ATR/BPN Tembus Rp6,12 Triliun, Komisi II DPR Minta Pengelolaan Berbasis Kinerja

Jumat, 17 Juli 2026 - 17:27 WIB

Sertipikasi Tanah Ulayat Lindungi Hak Masyarakat Adat, Bukan Hilangkan Hak Adat

Jumat, 17 Juli 2026 - 17:11 WIB

Sekjen ATR/BPN Minta Kanwil dan Kantah Percepat Program Strategis

Jumat, 17 Juli 2026 - 16:26 WIB

Reforma Agraria Harus Berdampak pada Ekonomi Masyarakat, Bank Tanah Perlu Diperkuat

Jumat, 17 Juli 2026 - 15:19 WIB

KKNP-PTLP Perdana STPN Berhasil Petakan Lebih dari 224 Ribu Bidang Tanah dan Restorasi Arsip Pascabencana

Jumat, 17 Juli 2026 - 15:04 WIB

Kajian Komnas HAM Perkuat Langkah Pemerintah Tangani Konflik Agraria Secara Menyeluruh

Berita Terbaru

error: Content is protected !!