Berita Jakarta, Asajabar.com – Transformasi layanan pertanahan menjadi fokus utama dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang digelar pada Selasa (26/8/2025). Rapat yang dipimpin langsung Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, ini membahas strategi besar kementerian dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam arahannya, Nusron menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan wajah utama kementerian yang harus segera dibenahi.
“Kita ingin pelayanan pertanahan tidak lagi berbelit, tetapi hadir dengan sistem yang sederhana, akurat, dan cepat. Transformasi layanan ini harus bisa kita akselerasi, sehingga masyarakat merasakan langsung perubahan,” ujarnya di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Dari sisi teknis, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi, menyoroti standar operasional pelayanan yang belum pernah diperbarui sejak 2010. Menurutnya, kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang serba cepat.
“Nilai-nilai pelayanan harus memberikan kemudahan, kenyamanan, transparansi, serta dijalankan secara profesional dan berintegritas agar produk hukum yang dihasilkan berkepastian,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Mohammad, menekankan pentingnya reformasi menyeluruh. Ia menyebut transformasi harus mencakup perombakan struktur hingga pembentukan budaya kerja baru.
“Transformasi ini kami rancang dalam peta jalan hingga 2029, dengan target terwujudnya pelayanan publik yang unggul dan birokrasi berkelas dunia,” jelasnya.
Rapim yang dimoderatori Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama ATR/BPN secara luring, serta terhubung secara daring dengan seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Kepala Kantah di Indonesia. Pertemuan ini menjadi momentum konsolidasi untuk memastikan agenda transformasi pelayanan berjalan serentak di semua satuan kerja.
