Dirjen PTPP ATR/BPN: Infrastruktur Harus Kuat Secara Fisik dan Ramah Lingkungan

- Redaktur

Minggu, 15 Juni 2025 - 13:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Berita Jakarta, Asajabar.com – Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Embun Sari, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur nasional harus memperhatikan keseimbangan antara kekuatan fisik dan keberlanjutan lingkungan.

Pernyataan tersebut disampaikan Embun Sari usai menghadiri pembukaan International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Rabu (11/6/2025).

“Negara tidak mungkin maju tanpa infrastruktur yang bagus, tapi kita juga tidak boleh mengabaikan lingkungan. Pembangunan harus tetap ramah lingkungan,” ujarnya.

Embun Sari menyebutkan bahwa ICI 2025 menjadi forum penting untuk membangun kesadaran kolektif dan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Ia juga mengapresiasi kehadiran para menteri di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), sebagai cerminan komitmen kuat pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur nasional.

Baca Juga :  Munas III PJS Resmi Bergulir, Delegasi dari Berbagai Provinsi Ikuti Sidang Nasional

Dalam lingkup tugasnya sebagai Dirjen PTPP, Embun Sari menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki peran strategis dalam tahapan awal pembangunan infrastruktur, yakni melalui pengadaan tanah.

“Semua pembangunan infrastruktur pasti berada di atas tanah. Jika tanah belum dimiliki negara atau pemerintah, maka kami yang melaksanakan pengadaan tanah. Bahkan ketika tanah telah tersedia, kami tetap berperan dalam penataannya, seperti melalui konsolidasi tanah,” jelasnya.

Menurutnya, ketersediaan lahan yang tertata baik menjadi salah satu kunci kelancaran proyek infrastruktur.

Selain itu, ruang diskusi internasional yang dihadirkan dalam ICI 2025 diharapkan menjadi ajang pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik dari berbagai negara, terutama yang telah berhasil mengintegrasikan pembangunan dengan perlindungan lingkungan.

Baca Juga :  Laporan Keuangan 2025 Kembali Raih WTP, Sekjen ATR/BPN Minta Jajaran Tindak Lanjuti Temuan BPK

“Saya berharap ada banyak sharing knowledge yang bisa kita bawa pulang, khususnya dari negara-negara maju yang infrastrukturnya ramah lingkungan,” ungkapnya.

Dengan jumlah peserta yang mencapai lebih dari 6.000 orang dari dalam dan luar negeri, ICI 2025 menjadi momentum strategis dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang hijau, inklusif, dan berbasis tata ruang berkelanjutan.

“Dengan semangat kolaboratif ini, saya optimistis ICI 2025 akan memperkuat arah pembangunan yang tidak hanya tangguh secara teknis, tetapi juga peduli terhadap lingkungan dan masyarakat,” tutup Embun Sari.

Berita Terkait

Munas III PJS Resmi Bergulir, Delegasi dari Berbagai Provinsi Ikuti Sidang Nasional
Laporan Keuangan 2025 Kembali Raih WTP, Sekjen ATR/BPN Minta Jajaran Tindak Lanjuti Temuan BPK
Realisasi Anggaran ATR/BPN Tembus Rp6,12 Triliun, Komisi II DPR Minta Pengelolaan Berbasis Kinerja
Sertipikasi Tanah Ulayat Lindungi Hak Masyarakat Adat, Bukan Hilangkan Hak Adat
Nusron dan Maruarar Sepakati Sertipikasi Gratis untuk MBR, Targetkan Satu Juta Bidang Tanah pada 2026
Sekjen ATR/BPN Minta Kanwil dan Kantah Percepat Program Strategis
Reforma Agraria Harus Berdampak pada Ekonomi Masyarakat, Bank Tanah Perlu Diperkuat
KKNP-PTLP Perdana STPN Berhasil Petakan Lebih dari 224 Ribu Bidang Tanah dan Restorasi Arsip Pascabencana

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 11:59 WIB

Munas III PJS Resmi Bergulir, Delegasi dari Berbagai Provinsi Ikuti Sidang Nasional

Sabtu, 18 Juli 2026 - 08:17 WIB

Laporan Keuangan 2025 Kembali Raih WTP, Sekjen ATR/BPN Minta Jajaran Tindak Lanjuti Temuan BPK

Sabtu, 18 Juli 2026 - 07:33 WIB

Realisasi Anggaran ATR/BPN Tembus Rp6,12 Triliun, Komisi II DPR Minta Pengelolaan Berbasis Kinerja

Jumat, 17 Juli 2026 - 17:27 WIB

Sertipikasi Tanah Ulayat Lindungi Hak Masyarakat Adat, Bukan Hilangkan Hak Adat

Jumat, 17 Juli 2026 - 17:11 WIB

Sekjen ATR/BPN Minta Kanwil dan Kantah Percepat Program Strategis

Jumat, 17 Juli 2026 - 16:26 WIB

Reforma Agraria Harus Berdampak pada Ekonomi Masyarakat, Bank Tanah Perlu Diperkuat

Jumat, 17 Juli 2026 - 15:19 WIB

KKNP-PTLP Perdana STPN Berhasil Petakan Lebih dari 224 Ribu Bidang Tanah dan Restorasi Arsip Pascabencana

Jumat, 17 Juli 2026 - 15:04 WIB

Kajian Komnas HAM Perkuat Langkah Pemerintah Tangani Konflik Agraria Secara Menyeluruh

Berita Terbaru

error: Content is protected !!