Berita Banten, Asajabar.com – Masyarakat di Provinsi Banten tetap dapat mengakses layanan pertanahan selama masa cuti bersama Idulfitri 1447 Hijriah tahun 2026. Hal ini dipastikan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis.
Ia menginstruksikan seluruh Kantor Pertanahan kabupaten/kota di wilayah Banten untuk tetap membuka pelayanan secara terbatas selama periode libur tersebut.
“Sesuai imbauan Menteri ATR/Kepala BPN dan ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal, seluruh Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten tanpa terkecuali tetap melaksanakan pelayanan pertanahan secara terbatas mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB,” ujar Harison dalam keterangannya, Selasa (17/3/2026).
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sekretaris Jenderal ATR/BPN Nomor KP.06/331-100/III/2026 tentang layanan pertanahan selama cuti bersama Idulfitri 2026 dan Hari Raya Nyepi, yang ditandatangani oleh Dalu Agung Darmawan.
Menurut Harison, langkah tersebut diambil untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan, terutama di wilayah yang menjadi tujuan mudik, termasuk Provinsi Banten.
Untuk mendukung pelaksanaan layanan, seluruh Kepala Kantor Pertanahan diminta mengatur petugas piket baik di lini pelayanan langsung (front office) maupun administrasi (back office), sehingga operasional tetap berjalan optimal meskipun dalam keterbatasan.
“Kami ingin memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan pertanahan meskipun dalam periode cuti bersama. Karena itu, petugas kami siagakan agar pelayanan tetap berjalan dengan baik,” katanya.
Adapun layanan yang tersedia selama cuti bersama meliputi informasi dan konsultasi pertanahan, penyerahan produk layanan, pengecekan plot peta, monitoring serta respons atas pertanyaan masyarakat, hingga penanganan konsultasi dan pengaduan melalui media sosial resmi masing-masing Kantor Pertanahan.
Berdasarkan ketentuan dalam surat edaran tersebut, layanan pertanahan tetap dibuka pada 18, 19, 20, 23, dan 24 Maret 2026. Kantor Pertanahan di ibu kota provinsi diwajibkan tetap beroperasi, sementara kantor lainnya menyesuaikan dengan kebutuhan wilayah, khususnya di daerah tujuan mudik.
Masyarakat juga diimbau untuk memantau informasi terbaru melalui akun media sosial resmi Kantor Pertanahan setempat guna mengetahui jadwal operasional secara lebih rinci.
