Berita Ciamis, Asajabar.com – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Ciamis menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten pada Pemilu 2024, di Gedung Indoor, Kamis (29/2/2024).
Ketua KPUD Ciamis, Oong Ramdani, mengatakan bahwa rapat pleno terbuka ini merupakan proses akhir dari rekapitulasi suara yang sebelumnya telah dilakukan di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) masing-masing.
Rapat pleno terbuka ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 29 Februari hingga 4 Maret 2024.
“Kami memiliki 27 kecamatan di Ciamis, dan setiap hari kami akan merekap hasil perhitungan suara dari sembilan kecamatan.
Jadwal ini kami buat agar ada waktu cadangan satu hari untuk menyelesaikan hal-hal yang mungkin terjadi, misalnya ada perbedaan data atau sengketa,” ujar Oong.
Oong menambahkan bahwa rapat pleno terbuka ini berjalan lancar dan transparan. Semua peserta pemilu, saksi, pengawas, dan pihak terkait hadir dalam rapat pleno terbuka ini.
Hanya saksi pasangan calon presiden nomor urut 02 yang belum hadir. Untuk menjaga keamanan, rapat pleno terbuka ini juga melibatkan personel TNI dan Polri.
“Alhamdulillah, sampai saat ini baru selesai satu kecamatan dan tidak ada keberatan dari saksi maupun permasalahan dari pengawas atau bawaslu. Semua berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku,” kata Oong.
Oong menjelaskan bahwa dalam rapat pleno terbuka ini, KPUD Ciamis menggunakan dua sumber data, yaitu data formulir D hasil dan sistem rekapitulasi elektronik (Sirekap).
Data formulir D hasil adalah data yang diperoleh dari PPK, sedangkan sirekap adalah data yang diinput oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berdasarkan formulir C1.
“Kami membacakan data hasil dari PPK dan membandingkannya dengan sirekap. Jika ada ketidaksesuaian antara data hasil dan sirekap, maka kami langsung memperbaikinya.
Proses editing dilakukan oleh PPK, bukan oleh KPUD. Kami hanya memverifikasi dan menetapkan hasilnya,” ucap Oong.
Oong mengaku bahwa ada beberapa perbedaan data antara data hasil dan sirekap, namun hal itu sudah diselesaikan di tingkat PPK.
Perbedaan data tersebut terjadi karena kesalahan penulisan, misalnya ada perolehan suara yang ditulis dua kali, baik di kolom caleg maupun partai, sehingga jumlahnya melebihi pengguna hak pilih.
“Perbedaan data itu kami selesaikan dengan melakukan penghitungan ulang di 12 tempat pemungutan suara (TPS) yang terdapat di 10 PPS dan 8 PPK.
Ini adalah bukti transparansi kami. Kami menerima masukan dari saksi dan pengawas. Kami ingin hasilnya tidak ada kecurigaan, kesalahan, atau sengketa,” tutur Oong. (TONY/ASAJABAR)
