BERITA JAKARTA, ASAJABAR.COM — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menghadirkan Layanan Rakyat untuk Sertipikasi Tanah (LARASITA+) sebagai upaya mendekatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
Layanan tersebut kembali hadir di 44 lokasi di Pulau Jawa dan Bali bertepatan dengan peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2026 yang mengusung tema “Transformasi, Melayani Lebih Pasti”.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan kehadiran LARASITA+ menjadi salah satu bentuk transformasi pelayanan dengan mendekatkan akses layanan pertanahan kepada masyarakat.
“Semangat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat diwujudkan melalui Layanan Rakyat untuk Sertipikasi Tanah atau LARASITA+, yang mulai hari ini kembali hadir di 44 lokasi di Pulau Jawa dan Bali,” ujar Nusron saat memimpin Upacara Peringatan HANTARU 2026 di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Melalui LARASITA+, masyarakat dapat mengakses sejumlah layanan pertanahan tanpa harus datang langsung ke Kantor Pertanahan (Kantah).
Layanan yang tersedia antara lain konsultasi pertanahan, pengecekan status tanah, pendaftaran tanah pertama kali, perubahan data sertipikat, layanan Hak Tanggungan, serta Roya.
Selain memperluas akses layanan melalui LARASITA+, Kementerian ATR/BPN juga melakukan transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) Kantah. Perubahan tersebut dilakukan dari pendekatan tematik menjadi pendekatan kewilayahan.
Setelah tahap pertama diterapkan di 10 Kantah, perubahan pendekatan organisasi tersebut pada tahap kedua diperluas ke 50 Kantah pada momentum HANTARU 2026.
“Selanjutnya kita menargetkan seluruh Kantah dapat menerapkan pendekatan kewilayahan pada tahun 2027,” kata Nusron.
Menurutnya, transformasi pelayanan pertanahan tidak hanya berkaitan dengan perubahan sistem dan pemanfaatan teknologi. Peningkatan kualitas pelayanan juga harus berjalan beriringan dengan penguatan integritas di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Perlu saya tegaskan, transformasi layanan tidak cukup hanya dengan perubahan sistem dan teknologi,” tegasnya.
Nusron menilai transformasi pelayanan pertanahan membutuhkan dukungan seluruh jajaran agar perubahan yang dilakukan dapat memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
HANTARU 2026 menjadi momentum bagi Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat perubahan layanan pertanahan dengan mengedepankan kepastian, kemudahan, dan kedekatan pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama beserta jajaran Kementerian ATR/BPN.
