Berita Yogyakarta, Asajabar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengadakan pertemuan strategis di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu (18/12/2024).
Pertemuan ini membahas percepatan sertifikasi tanah wakaf Muhammadiyah dan upaya mewujudkan sistem tata guna tanah yang berkeadilan.
Dalam keterangannya, Nusron Wahid menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan Muhammadiyah dalam mempercepat sertifikasi tanah wakaf yang menjadi aset penting untuk kemaslahatan umat.
“Kami berdiskusi mengenai peningkatan pelayanan, khususnya terkait sertifikasi tanah wakaf. Ini bertujuan agar aset-aset Muhammadiyah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Selain itu, kami juga membahas sistem distribusi tanah yang mencerminkan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi,” ujar Nusron Wahid.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap pengelolaan aset tanah oleh Muhammadiyah, yang dinilai sangat tertib dan profesional. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN berkomitmen mendukung agar seluruh aset Muhammadiyah, baik wakaf maupun kepemilikan lainnya, tersertifikasi dengan baik.
Pada kesempatan tersebut, Nusron Wahid menyerahkan lima sertifikat tanah wakaf kepada Muhammadiyah. Sertifikat tersebut merupakan hasil legalisasi aset Muhammadiyah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyambut positif langkah pemerintah dalam mendorong percepatan sertifikasi tanah wakaf.
“Muhammadiyah mendukung kebijakan agraria yang berlandaskan prinsip keadilan dan pemerataan. Aset-aset tanah kami digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, sehingga kebijakan ini diharapkan membawa manfaat besar bagi bangsa, bukan hanya bagi kelompok tertentu,” ujar Haedar Nashir.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi ini dapat menjadi model untuk mendorong pengelolaan aset tanah yang lebih transparan dan adil, sekaligus mendukung reformasi agraria nasional.
Dalam pertemuan ini, Nusron Wahid didampingi oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta, Suwito.
Dari pihak Muhammadiyah, hadir jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang turut mendukung pembahasan tersebut.
Langkah strategis ini mencerminkan sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam mendorong pemerataan akses tanah dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam reformasi agraria untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
