Berita Jakarta, Asajabar.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah luar biasa untuk mempercepat penyelesaian tunggakan berkas layanan pertanahan menjelang akhir tahun. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menginstruksikan seluruh kantor layanan pertanahan untuk tetap beroperasi, bahkan di hari libur.
Instruksi ini disampaikan Menteri Nusron dalam Rapat Pimpinan (Rapim) di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (01/12/2025), sebagai respons terhadap tingginya kebutuhan dan target penyelesaian layanan.
“Untuk menyelesaikan masalah ini, ada dua kebijakan yang harus kita lakukan. Pertama, di akhir tahun tidak ada libur, kantor tetap buka, Sabtu-Minggu masuk selama bulan ini, termasuk Natal, buka pelayanan,” tegas Menteri Nusron.
Menteri Nusron menjelaskan, pembukaan layanan pada akhir pekan dan masa libur Natal dilakukan untuk mengantisipasi potensi lonjakan kebutuhan masyarakat.
“Siapa tahu saat orang berkumpul dengan keluarga, ada yang membutuhkan layanan pertanahan. Dengan layanan yang tetap berjalan, backlog yang ada bisa kita selesaikan,” ujarnya.
Kebijakan kedua yang diterapkan adalah sistem ‘First In, First Out’ (FIFO). Sistem ini mewajibkan dokumen yang masuk lebih dulu harus diselesaikan lebih dulu, guna memastikan proses layanan berjalan transparan dan lebih adil sesuai waktu masuk dokumen.
Langkah ini sekaligus mencegah praktik percepatan layanan tertentu yang mengabaikan tunggakan lama. “Kita lihat nanti kondisi setelah kebijakan ini berjalan. Kalau tunggakannya masih menumpuk, akan kita perpanjang,” tambah Menteri Nusron.
Kepada jajaran Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal, Menteri Nusron menginstruksikan agar dilakukan evaluasi berkala atas penerapan kebijakan khusus ini. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penentuan apakah kebijakan kerja ekstra ini perlu dilanjutkan.
Rapim tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama. Seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan di penjuru Indonesia juga hadir secara daring. Menteri Nusron berharap komitmen kerja ekstra ini dapat mewujudkan layanan pertanahan yang lebih cepat, pasti, dan transparan bagi masyarakat.
