Berita Jakarta, Asajabar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kebijakan penataan ruang harus menjadi instrumen utama dalam mewujudkan empat visi besar Presiden Prabowo Subianto. Keempat visi tersebut meliputi ketahanan pangan, kemandirian energi, industrialisasi nasional, dan penyediaan perumahan rakyat yang terjangkau.
Menurut Menteri Nusron, keempat visi itu saling berkaitan karena sama-sama membutuhkan pemanfaatan ruang yang tepat dan berkeadilan. “Ketahanan pangan butuh tanah yang harus dilindungi, ketahanan energi juga butuh tanah, industrialisasi butuh tanah, dan perumahan murah pun memerlukan tanah yang sama. Inilah pentingnya tata ruang yang mampu menyeimbangkan semuanya,” ujarnya dalam acara Sarasehan Hari Tata Ruang (HANTARU) 2025, di Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2025).
Ia menegaskan, tata ruang berfungsi sebagai pengatur keseimbangan pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan antar sektor. Karena itu, seluruh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah harus diselaraskan dengan arah pembangunan nasional.
“Kita harus pastikan niat pembangunan itu benar sejak awal. Kalau salah niatnya maka salah juga tata ruangnya. Kesalahan dalam tata ruang berarti ada yang keliru dalam memaknai visi pembangunan itu sendiri,” tegas Nusron.
Sebagai langkah konkret, Kementerian ATR/BPN menargetkan penyelesaian 2.000 RDTR dalam dua tahun ke depan dengan menggandeng pemerintah daerah (Pemda). Penyusunan RDTR tersebut diharapkan mampu memperkuat arah pembangunan nasional menuju kedaulatan pangan, kemandirian energi, kemajuan industri, serta pemerataan akses perumahan bagi seluruh rakyat.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, juga menyoroti pentingnya RDTR sebagai kunci pembangunan kota yang berkarakter dan berkelanjutan. “RDTR memang mengatur zonasi atau plotting pembangunan. Tetapi lebih dari itu, RDTR harus bisa mengubah wajah kota menjadi lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Hadir mendampingi Menteri ATR/BPN, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah pejabat tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN. Dalam acara tersebut, Ketua Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP), Hendricus Andy Simarmata, turut memberikan sambutan dan dukungan terhadap upaya percepatan penyusunan RDTR di seluruh Indonesia.
