Berita Yogyakarta, Asajabar.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menegaskan pentingnya peran tata usaha dalam mendukung kelancaran layanan publik sekaligus memperkuat akuntabilitas organisasi.
Penegasan tersebut disampaikan saat menutup Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN yang digelar di Yogyakarta, Selasa (23/12/2025). Dalu meminta jajaran tata usaha tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga memahami substansi teknis kegiatan agar mampu menopang kinerja unit kerja secara menyeluruh.
“Tata usaha bukan hanya mengelola administrasi, tetapi memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran kerja teknis dan layanan publik. Dalam mengelola anggaran, sumber daya manusia, dan aset, tata usaha perlu memahami substansi kegiatan yang dijalankan agar setiap keputusan benar-benar mendukung kinerja organisasi,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Ia menjelaskan, pengelolaan anggaran menjadi salah satu pintu masuk bagi tata usaha untuk memahami proses teknis di lapangan. Dengan memahami tahapan kegiatan serta output yang dihasilkan, tata usaha dapat memastikan perencanaan, pelaksanaan, hingga realisasi anggaran berjalan selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Sekjen ATR/BPN menekankan pentingnya dialog kinerja antara tata usaha dengan pimpinan unit kerja dan pejabat teknis. Melalui dialog tersebut, berbagai kendala dapat diidentifikasi lebih dini sehingga langkah perbaikan dapat dilakukan secara terukur.
“Ketika terjadi hambatan layanan, tata usaha harus mampu membaca akar persoalan, apakah terkait sumber daya manusia, anggaran, atau sarana pendukung. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan lebih tepat dan berdampak langsung pada perbaikan layanan,” tegasnya.
Dalam rangkaian penutupan Rakernis Sekretariat Jenderal, turut dibacakan hasil rumusan yang disampaikan Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), Kartika Sari. Rumusan tersebut memuat sejumlah poin strategis sebagai acuan penguatan kinerja Sekretariat Jenderal ke depan, di antaranya peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran, penguatan sumber daya manusia, serta optimalisasi dukungan tata usaha terhadap kelancaran layanan teknis.
Pada kesempatan yang sama, Kementerian ATR/BPN juga menyerahkan penghargaan kepada satuan kerja dan individu berprestasi atas capaian kinerja sepanjang tahun 2025. Penghargaan diberikan dalam sejumlah kategori strategis, mulai dari pengelolaan aset dan anggaran, pelayanan publik, manajemen risiko, hingga komunikasi dan pengelolaan pengaduan. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi peningkatan kinerja di lingkungan kementerian.
Rakernis Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN yang berlangsung sejak 22 hingga 24 Desember 2025 ini dihadiri oleh Kepala Bagian Tata Usaha dari 34 Kantor Wilayah BPN di seluruh Indonesia. Sejumlah Staf Ahli serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN turut hadir dalam kegiatan tersebut.
