Berita Jakarta, Asajabar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas petugas loket pelayanan pertanahan melalui pembekalan product knowledge dan hospitality. Upaya tersebut dinilai krusial untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya di kantor-kantor pertanahan dengan tingkat layanan tinggi.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Nusron saat memberikan pembinaan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta di Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur, Selasa (13/1/2026). Dalam arahannya, ia juga menekankan perlunya sinkronisasi antara loket pelayanan dan back office agar proses layanan berjalan optimal dan tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat.
“Perlu ada assessment ulang terhadap petugas loket di seluruh kantor pertanahan besar. Nantinya mereka akan dibekali pembinaan khusus terkait product knowledge atau pemahaman layanan, serta hospitality. Kombinasi keduanya sangat penting,” ujar Nusron Wahid.
Menurutnya, keseragaman pemahaman terhadap produk layanan yang didukung dengan sikap pelayanan yang baik akan membantu masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan komprehensif. Ia menilai, pelayanan yang tidak sinkron kerap menimbulkan ketidakpastian bagi pemohon.
“Jangan sampai hari ini berkas dinyatakan kurang persyaratan A, besok datang lagi kurang persyaratan B, lalu berganti lagi. Itu tidak komprehensif dan membingungkan masyarakat,” tegasnya.
Menteri Nusron menambahkan, pembinaan terhadap petugas loket dan front office menjadi prioritas karena loket merupakan garda terdepan pelayanan pertanahan. Ia menyebutkan, pembinaan tersebut akan dilaksanakan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN.
“Petugas loket dan front office akan diberikan pembinaan di BPSDM. Ini penting karena front end pelayanan kita ada di sana,” katanya.
Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya. Ia menekankan pentingnya penguatan komunikasi dan koordinasi internal, khususnya peran Kepala Kantor Pertanahan dalam menyinkronkan tugas petugas loket, manajer loket, dan back office.
“Kepala Kantor harus memastikan sinkronisasi antara petugas loket, manajer loket, dan back office. Jika berkas ditolak karena persyaratan tertentu, maka harus ada kesepahaman yang sama di seluruh lini,” ujar Virgo.
Dalam kegiatan pembinaan tersebut, para Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta turut memaparkan progres pelayanan serta berbagai tantangan yang dihadapi di masing-masing kantor. Kegiatan ini juga dihadiri Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi; Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; serta para Pejabat Administrator di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta.
