Berita Jakarta, Asajabar.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar teknis penyusunan anggaran tahun 2027. Pembahasan ini dilakukan sebagai upaya menyesuaikan perencanaan di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan dinamika geopolitik global, tanpa mengabaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa penyusunan KRO dan RO harus mampu menghasilkan output yang optimal bagi masyarakat. Menurutnya, efisiensi menjadi kunci utama dalam perencanaan anggaran ke depan.
“Terkait pembahasan KRO dan RO, berkaitan dengan kondisi ekonomi negara kita, kita harus betul-betul efisien, memberikan output yang besar kepada masyarakat sebagaimana tugas kita dalam memberikan pelayanan. Agar kualitas layanan tidak terganggu,” ujar Dalu saat membuka rapat pembahasan secara daring, Senin (06/04/2026).
Ia menjelaskan, pembahasan ini akan berlangsung secara berkelanjutan hingga 13 April 2026. Dalam prosesnya, seluruh usulan KRO dan RO diminta tidak hanya kuat secara substansi, tetapi juga tersusun secara sistematis, logis, dan memiliki dasar pembiayaan yang jelas.
Lebih lanjut, Dalu menekankan pentingnya keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Mulai dari ketepatan nomenklatur output, kesesuaian target kegiatan, hingga kewajaran anggaran harus diperhatikan secara menyeluruh.
“Seluruh proses ini harus menghasilkan perencanaan yang lebih efisien, realistis, dan akuntabel. Kegiatan yang tidak seimbang antara realisasi fisik dan anggaran perlu dikaji ulang,” tegasnya.
Dalam rapat yang diikuti sekitar 100 pegawai dari berbagai unit kerja pusat tersebut, Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, turut menyampaikan hasil evaluasi internal. Ia mengungkapkan bahwa sejak 2025, sejumlah KRO dan RO dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi di lapangan.
“Banyak KRO dan RO yang sudah tidak sesuai dan out of date. Dengan pembahasan ini, kami melihat adanya potensi perubahan struktur dalam perencanaan anggaran,” ujarnya.
Ia berharap, hasil pembahasan tersebut dapat menghasilkan perencanaan yang lebih detail dan tepat sasaran, sehingga dapat diterapkan secara optimal dalam penyusunan anggaran tahun 2027 mendatang.
“Harapannya, perubahan ini membuat kita lebih yakin dalam menyusun anggaran, tanpa keraguan dan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan,” pungkasnya.
