Berita Jakarta, Asajabar.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berhasil menindaklanjuti 90,8 persen rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian tersebut mengantarkan kementerian ini meraih penghargaan dari BPK sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLRHP).
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan apresiasi kepada jajaran pimpinan atas dorongan dalam mempercepat penyelesaian rekomendasi BPK sejak 2013.
“Terima kasih kepada Bapak Menteri Nusron karena terus mendorong kami di kesekjenan maupun direktorat jenderal untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sejak tahun 2013 hingga saat ini,” ujarnya usai menerima penghargaan di Kantor BPK, Jakarta, Selasa (07/04/2026).
Menurutnya, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan bagian penting dari upaya perbaikan berkelanjutan di lingkungan ATR/BPN. Hal tersebut mencakup penyempurnaan regulasi, penguatan pengelolaan aset, serta pembenahan administrasi pertanahan.
Ia menambahkan, proses tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas unit kerja dan sinergi dengan berbagai kementerian serta lembaga terkait, guna memastikan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara optimal.
“Kami berharap seluruh satuan kerja segera menyelesaikan setiap rekomendasi, baik dari BPK maupun pengawasan internal. Target kami ke depan bisa mencapai 100 persen, sebagaimana yang telah dicapai beberapa kementerian lain,” ungkapnya.
Berdasarkan data sejak 2013, terdapat sekitar 1.300 rekomendasi hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.180 rekomendasi telah diselesaikan oleh ATR/BPN. Capaian ini dinilai sebagai hasil kerja kolektif seluruh jajaran dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, dalam kegiatan yang dihadiri sejumlah pejabat kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Inspektur Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, serta Kepala Biro Keuangan, Kartika Sari.
