Berita Jakarta, Asajabar.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat dukungan terhadap program Bedah Rumah melalui fasilitasi sertipikasi tanah gratis bagi masyarakat penerima manfaat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan warga tidak hanya memperoleh hunian yang layak, tetapi juga memiliki kepastian hukum atas tanah yang ditempati.
Dukungan tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, meninjau hasil pelaksanaan program Bedah Rumah di Kelurahan Klender, Jakarta Timur, Minggu (1/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, keduanya meninjau tiga rumah warga yang telah direnovasi di lokasi berbeda.
Andi Tenri Abeng mengatakan, program Bedah Rumah tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas hunian, tetapi juga perlu diiringi dengan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.
“Dalam peninjauan ini, kita melihat langsung kondisi rumah masyarakat yang sebelumnya tidak layak huni. Selain memperbaiki kondisi rumah, kita juga perlu memastikan tanah yang ditempati masyarakat memiliki kepastian hukum. Karena itu, dukungan sertipikasi tanah menjadi bagian penting dari program ini,” ujar Andi.
Ia menjelaskan, masyarakat penerima manfaat program Bedah Rumah juga berkesempatan memperoleh fasilitas sertipikasi tanah secara gratis dari Kementerian ATR/BPN.
Adapun kategori tanah yang dapat difasilitasi meliputi tanah milik sendiri, tanah ulayat, tanah milik keluarga besar, tanah hibah, hingga tanah yang masih beralas hak girik.
Menurut Andi, pelaksanaan program tersebut membutuhkan kolaborasi yang kuat antara kementerian dan lembaga terkait agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Ini sebenarnya kegiatan yang sangat membutuhkan sinergi. Mudah-mudahan ke depan sinergi antara Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan beberapa pihak lainnya dapat semakin kuat,” katanya.
Senada dengan hal tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa keberhasilan program Bedah Rumah membutuhkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga. Kolaborasi tersebut mencakup perbaikan hunian, pemberian kepastian hukum atas tanah, hingga peningkatan perekonomian keluarga penerima manfaat.
Maruarar menjelaskan, Kementerian PKP bertanggung jawab dalam pelaksanaan renovasi rumah, sedangkan Kementerian ATR/BPN memberikan dukungan melalui fasilitasi pengurusan sertipikat tanah secara gratis.
Selain itu, peningkatan ekonomi keluarga juga didukung melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), serta program pendampingan dan pelatihan.
“Bedah rumahnya diurus Kementerian PKP, sertipikatnya diberikan gratis pengurusannya oleh Kementerian ATR/BPN, dan ekonominya dibantu ditingkatkan melalui KUR Perumahan serta PNM (PT Permodalan Nasional Madani) serta pendampingan dan pelatihan. Orkestrasi ini atas arahan Presiden Prabowo dilakukan bersama-sama. Kita membangun superteam, bukan superman,” ungkap Maruarar.
Sebelumnya, Andi Tenri Abeng juga meninjau pelaksanaan program Bedah Rumah di Kampung Boncos, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat, pada Sabtu (31/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, ia menyerahkan sebanyak 15 sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat penerima manfaat program Bedah Rumah.
Melalui kolaborasi lintas kementerian ini, pemerintah berharap program Bedah Rumah tidak hanya meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, tetapi juga memberikan kepastian hukum atas tanah serta mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga.
