Berita Jakarta, Asajabar.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, meminta Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian ATR/BPN memperkuat fungsi pengawasan internal, khususnya dalam mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
Pesan tersebut disampaikan Ossy saat menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan Pisah Sambut Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Senin (2/11/2026). Jabatan Irjen kini diemban Wahyu Widada yang dilantik pada Kamis (29/10/2026), menggantikan Pudji Prasetijanto Hadi.
Menurut Ossy, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak hanya sebatas menemukan permasalahan, tetapi juga harus mampu memberikan peringatan dini (early warning) terhadap berbagai indikasi penyimpangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Ke depan, tugas Inspektorat Jenderal (Itjen) adalah bagaimana memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tidak hanya dalam menemukan permasalahan, tetapi juga memberikan early warning kepada jajaran Kementerian ATR/BPN apabila terdapat indikasi hal-hal yang tidak baik. Dengan begitu, potensi permasalahan dapat diketahui dan ditangani lebih awal sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” ujar Ossy.
Ia berharap, penguatan fungsi pengawasan internal juga dapat diarahkan untuk mengawal pelaksanaan berbagai program strategis nasional Kementerian ATR/BPN. Program tersebut meliputi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Reforma Agraria, serta penanganan konflik pertanahan.
Ossy menegaskan, pengawasan perlu dilakukan secara efektif, baik terhadap program yang telah berjalan maupun yang akan dilaksanakan. Hal ini penting untuk mengidentifikasi potensi persoalan sejak awal sekaligus memastikan seluruh pelaksanaan tugas berjalan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
“Saya pikir (pengawasan) ini dilakukan baik yang sudah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan karena pengawasan perlu dilakukan secara efektif dengan mengidentifikasi potensi persoalan sejak dini. Bagaimana kita bisa melihat persoalan tersebut secara menyeluruh, termasuk memahami kondisi yang dihadapi pegawai saat menjalankan tugas dan memastikan prosedur serta mekanisme tetap menjadi perhatian,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ossy juga menyampaikan apresiasi kepada Pudji Prasetijanto Hadi atas dedikasi dan kontribusinya selama kurang lebih satu setengah tahun bertugas di Kementerian ATR/BPN, baik saat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal maupun Inspektur Jenderal.
Salah satu capaian yang mendapat perhatian Ossy adalah konsistensi Inspektorat Jenderal dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tingkat penyelesaian tindak lanjut temuan tersebut mampu dipertahankan di atas 90 persen.
Selain itu, Ossy turut mengapresiasi pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri di lingkungan Kementerian ATR/BPN dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
Ia berharap capaian tersebut dapat dipertahankan dan dilanjutkan oleh Irjen yang baru, Wahyu Widada, sehingga semakin mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Selain itu, dalam kurun waktu dua tahun, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri di lingkungan Kementerian ATR/BPN oleh Pak Pudji. Capaian tersebut tentunya perlu dijaga dan dilanjutkan oleh Pak Wahyu karena dapat mendukung satuan kerja di tingkat pusat maupun daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tutur Ossy.
Pergantian kepemimpinan Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN tersebut ditandai dengan serah terima jabatan secara simbolis dari Pudji Prasetijanto Hadi kepada Wahyu Widada.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta jajaran pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN.
