BERITA JAKARTA, ASAJABAR.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menindaklanjuti 596 dari total 611 pengaduan masyarakat yang masuk melalui program Lapor Mas Wapres. Dengan demikian, tingkat penyelesaian pengaduan tersebut mencapai 94,67 persen, sementara 15 aduan lainnya masih dalam proses penanganan.
Capaian tersebut disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Lapor Mas Wapres yang berlangsung di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
“Sudah ditindaklanjuti 596 dan masih proses 15. Jadi, terselesaikan kurang lebih 94,67 persen,” ujar Uunk Din Parunggi seusai mengikuti rapat koordinasi tersebut.
Ia menjelaskan, pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan dapat segera dikoordinasikan dengan Kantor Pertanahan setempat untuk memperoleh respons dan tindak lanjut.
Sementara itu, pengaduan yang berkaitan dengan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan membutuhkan proses penanganan lebih lanjut. Hal tersebut mencakup penelitian terhadap permasalahan serta komunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
Salah satu langkah yang ditempuh Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan persoalan tersebut adalah memfasilitasi mediasi antara para pihak yang bersengketa. Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian selanjutnya dapat ditempuh melalui jalur peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ke depan, Kementerian ATR/BPN akan memperkuat koordinasi dengan Kedeputian Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Pemerataan Pembangunan (DKPPP) untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang belum terselesaikan. Saat ini, akses ke situs pengelolaan pengaduan masih mengalami kendala karena adanya pemeliharaan sistem.
Selain melalui program Lapor Mas Wapres, Kementerian ATR/BPN juga berupaya memperluas akses komunikasi dan konsultasi publik melalui program Masyarakat Tanya (MasNya) ATR/BPN yang telah berjalan sejak 1 Oktober 2026.
Melalui fitur siaran langsung atau Live di akun TikTok ATR/BPN, masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan sekaligus berkonsultasi secara interaktif mengenai berbagai persoalan pertanahan. Layanan ini dibuka setiap hari kerja, Senin hingga Jumat, pukul 09.00–11.00 WIB.
Uunk Din Parunggi mengatakan, kehadiran program MasNya ATR/BPN memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkonsultasi secara langsung terkait persoalan pertanahan.
“Sejak adanya MasNya ATR/BPN, masyarakat bisa langsung berkonsultasi dan menyampaikan pertanyaan melalui komentar maupun siaran langsung. Pertanyaannya beragam, termasuk dari masyarakat Indonesia yang sudah lama tinggal di Malaysia, tetapi masih memiliki tanah di Indonesia. Sepanjang masih berstatus WNI, pengurusan tanahnya tetap bisa dilakukan,” tuturnya.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Pemerataan Pembangunan (DKPPP) pada Sekretariat Wakil Presiden RI, Bernad Dermawan Sutrisno, serta dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga di lingkungan Kabinet Merah Putih.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, turut didampingi Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengelolaan Pengaduan, Nurzalina, serta Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat, Tegar Gallantry.
