BERITA JAKARTA, ASAJABAR.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menetapkan Surat Keputusan (SK) Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) seluas 19.064,58 hektare selama dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih.
Dari total luasan tersebut, sebanyak 13.226,49 hektare atau sekitar 69 persen dialokasikan untuk program Reforma Agraria. Sementara itu, 5.702,13 hektare diperuntukkan bagi Bank Tanah dan 135,96 hektare lainnya ditetapkan sebagai Cadangan Negara Lainnya.
Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Dwi Budi Martono, mengatakan bahwa capaian tersebut tidak hanya mencerminkan kinerja pemerintah secara administratif, tetapi juga diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Capaian kinerja ini bukan sekadar deretan angka output, melainkan manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Dwi Budi Martono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Ia menjelaskan, TCUN merupakan tanah yang berasal dari hasil penertiban tanah telantar dan telah dikuasai negara untuk selanjutnya didayagunakan kembali sesuai peruntukannya.
Sebelum ditetapkan pemanfaatannya, setiap objek TCUN terlebih dahulu melalui proses verifikasi secara ketat, baik dari aspek fisik maupun yuridis. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan kejelasan status tanah serta meminimalkan potensi sengketa, sehingga penetapan peruntukan dan pemanfaatannya dapat berjalan sesuai ketentuan.
Selain proses verifikasi, Direktorat Jenderal PPTR juga terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pendayagunaan TCUN. Langkah ini bertujuan memastikan tanah yang telah dialokasikan benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan.
Pemerintah juga terus mengoptimalkan pengelolaan TCUN melalui tahapan inventarisasi, pendayagunaan, hingga pengawasan. Upaya tersebut diharapkan mampu mengubah tanah yang sebelumnya telantar menjadi lebih produktif dan memberikan nilai manfaat bagi masyarakat.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya mewujudkan pengelolaan pertanahan yang lebih berkeadilan, terutama dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah, untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari tanah sesuai prinsip fungsi sosial.
“Pendayagunaan TCUN ini dilakukan untuk tata kelola pertanahan yang lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Dwi Budi Martono.
