BERITA JAKARTA, ASAJABAR.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat capaian penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional mencapai 87,98 persen. Capaian tersebut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 87 persen pada 2029 atau terpenuhi tiga tahun lebih cepat dari jadwal.
Capaian tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di empat provinsi prioritas, yakni Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Selatan.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan perkembangan tersebut dalam Rapat Percepatan Pembangunan KSPEAN yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
“Berdasarkan hasil verifikasi, secara agregat nasional Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kita telah mencapai 87,98 persen. Termasuk, di empat provinsi yang menjadi wilayah KSPEAN, semuanya sudah memenuhi 87 persen,” ujar Ossy.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah dalam memenuhi target yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Keberhasilan memenuhi target lebih awal diharapkan semakin memperkuat perlindungan lahan pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
Selain penetapan LP2B, Kementerian ATR/BPN juga memastikan kesiapan aspek tata ruang di empat provinsi tersebut. Saat ini, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua Selatan masih berlaku. Sementara itu, RTRW Provinsi Kalimantan Tengah tengah menjalani proses revisi berkala 10 tahunan.
Kementerian ATR/BPN akan mendorong percepatan revisi RTRW Kalimantan Tengah melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang agar perencanaan pembangunan kawasan dapat segera ditindaklanjuti.
Di samping itu, pemerintah juga mendorong penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kabupaten dan kota pada empat provinsi prioritas. Rinciannya, Sumatra Selatan sebanyak 32 RDTR, Kalimantan Tengah 25 RDTR, Kalimantan Selatan 25 RDTR, dan Papua Selatan empat RDTR.
Ossy menjelaskan, integrasi RDTR dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi faktor penting dalam mendukung kemudahan investasi di daerah. Integrasi tersebut juga berperan dalam proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
“RDTR yang sudah terintegrasi di Online Single Submission (OSS) juga cukup tinggi capaiannya sehingga ini akan bisa menunjang pelaksanaan investasi di keempat daerah tersebut dan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR),” tambahnya.
Ke depan, Kementerian ATR/BPN akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk mempercepat penyelesaian revisi dokumen tata ruang, khususnya di Kalimantan Tengah. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan kesiapan aspek pertanahan dan tata ruang dalam mendukung pembangunan KSPEAN.
Rapat percepatan pembangunan KSPEAN tersebut dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, serta dihadiri sejumlah wakil menteri dan perwakilan lembaga terkait.
Hanif menyampaikan bahwa rapat koordinasi akan dilaksanakan secara berkala untuk mengawal pencapaian target swasembada pangan, energi, dan air nasional sebagaimana menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan menyusun rencana induk atau masterplan pembangunan KSPEAN di empat provinsi prioritas tersebut. Khusus untuk pengembangan kawasan pertanian, pemerintah berencana memanfaatkan lahan-lahan rusak dan tidak produktif yang masih dapat dioptimalkan fungsinya.
Pemanfaatan lahan tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan swasembada pangan, energi, dan air sekaligus mengoptimalkan potensi sumber daya lahan di daerah.
