Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan: Rekomendasi Kemenko Kumham Imipas Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

- Redaktur

Minggu, 22 November 2026 - 18:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA JAKARTA, ASAJABAR.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima dua rekomendasi kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Selasa (17/11/2026), di Jakarta.

Dua rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian ATR/BPN dalam meningkatkan kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum dan hak asasi manusia (HAM).

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan bahwa rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Menteri ATR/Kepala BPN beserta jajaran kementerian untuk dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan.

“Rekomendasi kebijakan ini akan kami bawa dan laporkan kepada Bapak Menteri dan seluruh jajaran kementerian untuk kami pelajari. Pandangan dan masukan ini akan sangat baik bagi Kementerian ATR/BPN ke depan dalam mengelola tata kelola pemerintahan, utamanya di bidang pertanahan dan tata ruang,” ujar Ossy usai menerima dokumen rekomendasi.

Baca Juga :  Tak Perlu Jauh ke Kantor BPN, Warga Bisa Konsultasi dan Setor Berkas di PGC Cililitan

Adapun dua rekomendasi kebijakan yang diserahkan meliputi Tata Kelola Diaspora Indonesia yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berbasis Jejaring serta Dukungan Aspek Materi Hukum Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Menurut Ossy, rekomendasi tersebut merupakan bentuk dukungan agar setiap kementerian dan lembaga memperhatikan aspek hukum dan HAM dalam merumuskan maupun melaksanakan kebijakan.

“Rekomendasi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan ini sangat positif, berupaya agar seluruh kementerian dalam mengeluarkan kebijakannya juga tidak terlepas dari aspek hukum dan hak asasi manusia,” tuturnya.

Sepanjang 2026, Kemenko Kumham Imipas telah merumuskan sejumlah kebijakan strategis yang rekomendasinya disampaikan kepada 50 kementerian dan lembaga. Penyerahan rekomendasi kepada Kementerian ATR/BPN menjadi bagian dari upaya tersebut.

Baca Juga :  Permudah Akses Informasi Pertanahan, ATR/BPN Hadirkan Mobil Layanan Keliling di 19 Daerah Tambahan

Rekomendasi disusun berdasarkan berbagai persoalan yang telah diidentifikasi, didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dilengkapi dengan tawaran solusi yang dapat dilaksanakan secara bersama-sama.

Dokumen rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, didampingi Wakil Menteri Koordinator, Otto Hasibuan.

Yusril berharap rekomendasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat nyata bagi kementerian dan lembaga penerima, terutama dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan penyelesaian berbagai persoalan.

“Saya berharap agar rekomendasi yang disampaikan ini mempunyai bobot yang jelas bagi kita semua. Kualitasnya tidak diukur dari panjangnya naskah atau banyaknya rapat yang dilalui. Ukurannya adalah apakah instansi penerima dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan apakah persoalan yang telah kita selesaikan dapat berkurang,” pungkas Yusril.

Berita Terkait

Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 Jadi Pedoman Administrasi dan Pendaftaran Tanah Ulayat
ATR/BPN Jelaskan Prosedur Penerbitan Sertipikat Tanah Pengganti, Ada Tahapan Pengambilan Sumpah
Tak Perlu Jauh ke Kantor BPN, Warga Bisa Konsultasi dan Setor Berkas di PGC Cililitan
Lolos Seleksi dari 906 Pendaftar, 60 Peserta Magang Hub Ditempatkan di Kementerian ATR/BPN
Permudah Akses Informasi Pertanahan, ATR/BPN Hadirkan Mobil Layanan Keliling di 19 Daerah Tambahan
Perkuat Integritas dan Akuntabilitas, ATR/BPN Dorong Pengawasan Proaktif Cegah Mafia Tanah
Dukung Percepatan Pendaftaran Tanah, 132 Kabupaten/Kota Bebaskan dan Kurangi BPHTB
ATR/BPN Selesaikan 35.294 Kasus Pertanahan dalam Hampir 12 Tahun

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:28 WIB

Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 Jadi Pedoman Administrasi dan Pendaftaran Tanah Ulayat

Minggu, 22 November 2026 - 18:20 WIB

ATR/BPN Jelaskan Prosedur Penerbitan Sertipikat Tanah Pengganti, Ada Tahapan Pengambilan Sumpah

Minggu, 22 November 2026 - 18:14 WIB

Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan: Rekomendasi Kemenko Kumham Imipas Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

Minggu, 22 November 2026 - 18:06 WIB

Tak Perlu Jauh ke Kantor BPN, Warga Bisa Konsultasi dan Setor Berkas di PGC Cililitan

Minggu, 22 November 2026 - 17:41 WIB

Lolos Seleksi dari 906 Pendaftar, 60 Peserta Magang Hub Ditempatkan di Kementerian ATR/BPN

Minggu, 22 November 2026 - 17:17 WIB

Perkuat Integritas dan Akuntabilitas, ATR/BPN Dorong Pengawasan Proaktif Cegah Mafia Tanah

Minggu, 22 November 2026 - 17:00 WIB

Dukung Percepatan Pendaftaran Tanah, 132 Kabupaten/Kota Bebaskan dan Kurangi BPHTB

Minggu, 22 November 2026 - 16:52 WIB

ATR/BPN Selesaikan 35.294 Kasus Pertanahan dalam Hampir 12 Tahun

Berita Terbaru

error: Content is protected !!