BERITA JAKARTA, ASAJABAR.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat lebih dari 58.000 kasus pertanahan masuk dalam kurun waktu hampir 12 tahun terakhir. Hingga 3 November 2026, sebanyak 35.294 kasus atau sekitar 60 persen di antaranya telah berhasil diselesaikan.
Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Jika dirincikan, dari jumlah tersebut, 35.294 kasusnya telah diselesaikan. Persentase penyelesaian kasus pertanahan dalam periode tersebut mencapai 60 persen,” ujar Yaved.
Ia menjelaskan, penanganan kasus pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN terbagi dalam tiga kategori, yakni sengketa, konflik, dan perkara. Pengelompokan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan.
Sengketa pertanahan merupakan perselisihan mengenai tanah antara perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Sementara itu, konflik pertanahan merupakan perselisihan yang melibatkan perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang memiliki kecenderungan atau telah berdampak luas.
Adapun perkara pertanahan merupakan perselisihan mengenai tanah yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan.
Khusus sepanjang 2026, ATR/BPN telah menyelesaikan 1.164 kasus pertanahan. Yaved menyebutkan, pada tahun ini terdapat sekitar 21.000 kasus yang merupakan sisa dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat 3.392 kasus baru yang masuk selama 2026.
“Dari keseluruhan kasus tersebut, 1.164 kasus telah diselesaikan,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, memaparkan capaian penanganan tindak pidana pertanahan sepanjang 2026, terutama terkait penyelamatan aset dan penyelesaian Target Operasi (TO).
Menurut Hendra, upaya penanganan tersebut berhasil menyelamatkan aset dengan nilai mencapai sekitar Rp5,286 triliun.
“Kalau tahun lalu kita menyelamatkan aset sekitar Rp23 triliun sekian. Saat ini kami menyelamatkan aset sekitar Rp5,286 triliun,” ungkap Hendra.
Meski nilai aset yang berhasil diselamatkan pada 2026 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, Hendra menyebutkan bahwa jumlah Target Operasi yang ditangani justru mengalami peningkatan.
Pada 2025, jumlah Target Operasi tercatat sebanyak 102, sedangkan pada 2026 meningkat menjadi 120. Dari jumlah tersebut, sebanyak 100 Target Operasi telah berhasil diselesaikan sepanjang tahun ini.
Capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, ketika penyelesaian Target Operasi tercatat sebanyak 10.
Peningkatan jumlah Target Operasi yang diselesaikan tersebut menjadi salah satu indikator kinerja penanganan tindak pidana pertanahan oleh Kementerian ATR/BPN sepanjang 2026.













