Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 Jadi Pedoman Administrasi dan Pendaftaran Tanah Ulayat

- Redaktur

Minggu, 22 November 2026 - 18:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BERITA SORONG, ASAJABAR.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menekankan pentingnya pendampingan terhadap masyarakat hukum adat (MHA) sebelum pelaksanaan identifikasi subjek dan objek tanah ulayat. Pendampingan tersebut diperlukan agar masyarakat memahami hak, kewajiban, serta tahapan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo, dalam kegiatan Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya yang berlangsung di Kota Sorong, Selasa (17/11/2026).

Deni menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, terdapat tiga tahapan utama dalam pengadministrasian tanah ulayat. Ketiganya meliputi inventarisasi dan identifikasi, pengukuran dan pemetaan, serta pencatatan dan penerbitan salinan daftar tanah ulayat.

Menurutnya, sebelum memasuki tahapan tersebut, masyarakat hukum adat perlu mendapatkan pendampingan melalui kegiatan pra-partisipatif. Langkah ini bertujuan memastikan masyarakat memahami program pengadministrasian tanah ulayat, termasuk hak dan kewajiban mereka sebagai masyarakat hukum adat.

“MHA membutuhkan kegiatan pra-partisipatif agar dapat memahami program ini. Mereka perlu didampingi sampai benar-benar mengerti hak dan kewajibannya. Sebab, kesepakatan MHA menjadi langkah awal yang penting dalam memulai tahap pertama kegiatan pengadministrasian tanah ulayat,” ujar Deni.

Baca Juga :  Lolos Seleksi dari 906 Pendaftar, 60 Peserta Magang Hub Ditempatkan di Kementerian ATR/BPN

Ia menambahkan, proses pra-identifikasi dilakukan melalui musyawarah masyarakat adat dengan pendampingan untuk mengenali wilayah adat, tanah ulayat, serta objek-objek yang berada di dalamnya.

Deni menerangkan, pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat perlu didasarkan pada terpenuhinya unsur subjek, objek, serta hubungan hukum antara masyarakat adat dan wilayah atau tanah ulayatnya.

Selain itu, tahapan pra-identifikasi juga menjadi ruang dialog untuk mengidentifikasi lebih awal berbagai persoalan yang berpotensi muncul terkait tanah adat. Dengan demikian, permasalahan yang ada dapat dibahas dan dicarikan penyelesaiannya sebelum proses pengadministrasian dilaksanakan.

Pendampingan tersebut juga diharapkan membantu masyarakat memahami proses pencatatan hak-hak adat maupun nilai-nilai adat yang telah hidup dan berkembang di wilayah mereka.

“Harus dipastikan bahwa masyarakat sampai pada kesepakatan dan keputusan untuk mengikuti kegiatan ini. Dengan begitu, pada tahap pertama nanti, pemerintah daerah akan lebih mudah melakukan identifikasi karena masyarakat sudah sepakat dan memiliki peta indikasi terkait nilai-nilai adat serta tanah ulayatnya,” jelas Deni.

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan pertanahan dan tata ruang. Pengelolaan tersebut diharapkan dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan, termasuk dalam upaya pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat.

Baca Juga :  ATR/BPN Selesaikan 35.294 Kasus Pertanahan dalam Hampir 12 Tahun

Rezka menegaskan, pelaksanaan program tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai pihak serta dialog untuk menyamakan persepsi, khususnya dalam penerapannya di lapangan.

“Kegiatan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat ini membutuhkan kerja bersama dan dialog untuk menyamakan persepsi, termasuk bagaimana pelaksanaannya di lapangan,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut diisi dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma. Hadir pula Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi, jajaran Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Papua Barat, perwakilan pemerintah daerah, serta organisasi nonpemerintah (NGO) Landesa.

Selain pemaparan materi, kegiatan diseminasi juga menghadirkan diskusi panel yang melibatkan Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah, Tanah Ulayat, dan Tanah Komunal, Bernadus Wijanarko; Project Manager PMU ILASPP; serta perwakilan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Sardi Razak.

Diskusi panel tersebut dimoderatori oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong, Pamelia Tambunan. Forum ini menjadi ruang bertukar pandangan dan menyamakan pemahaman antarpemangku kepentingan guna mendukung pelaksanaan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Berita Terkait

Persiapan Badan Reforma Agraria Nasional Dimulai, ATR/BPN Siapkan SDM hingga Infrastruktur
ATR/BPN Jelaskan Prosedur Penerbitan Sertipikat Tanah Pengganti, Ada Tahapan Pengambilan Sumpah
Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan: Rekomendasi Kemenko Kumham Imipas Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan
Tak Perlu Jauh ke Kantor BPN, Warga Bisa Konsultasi dan Setor Berkas di PGC Cililitan
Lolos Seleksi dari 906 Pendaftar, 60 Peserta Magang Hub Ditempatkan di Kementerian ATR/BPN
Permudah Akses Informasi Pertanahan, ATR/BPN Hadirkan Mobil Layanan Keliling di 19 Daerah Tambahan
Perkuat Integritas dan Akuntabilitas, ATR/BPN Dorong Pengawasan Proaktif Cegah Mafia Tanah
Dukung Percepatan Pendaftaran Tanah, 132 Kabupaten/Kota Bebaskan dan Kurangi BPHTB

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:35 WIB

Persiapan Badan Reforma Agraria Nasional Dimulai, ATR/BPN Siapkan SDM hingga Infrastruktur

Minggu, 22 November 2026 - 18:28 WIB

Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 Jadi Pedoman Administrasi dan Pendaftaran Tanah Ulayat

Minggu, 22 November 2026 - 18:20 WIB

ATR/BPN Jelaskan Prosedur Penerbitan Sertipikat Tanah Pengganti, Ada Tahapan Pengambilan Sumpah

Minggu, 22 November 2026 - 18:14 WIB

Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan: Rekomendasi Kemenko Kumham Imipas Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

Minggu, 22 November 2026 - 18:06 WIB

Tak Perlu Jauh ke Kantor BPN, Warga Bisa Konsultasi dan Setor Berkas di PGC Cililitan

Minggu, 22 November 2026 - 17:26 WIB

Permudah Akses Informasi Pertanahan, ATR/BPN Hadirkan Mobil Layanan Keliling di 19 Daerah Tambahan

Minggu, 22 November 2026 - 17:17 WIB

Perkuat Integritas dan Akuntabilitas, ATR/BPN Dorong Pengawasan Proaktif Cegah Mafia Tanah

Minggu, 22 November 2026 - 17:00 WIB

Dukung Percepatan Pendaftaran Tanah, 132 Kabupaten/Kota Bebaskan dan Kurangi BPHTB

Berita Terbaru

error: Content is protected !!