ASN Pindah ke IKN Harus Diikuti Transformasi Sistem Kerja dan Birokrasi

- Redaktur

Senin, 17 November 2025 - 13:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Berita IKN, Asajabar.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan kesiapan mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan dan kelembagaan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Capaian Pembangunan Tahap 1 dan 2 IKN di Kantor Kemenko 3, IKN, Selasa (11/11/2025).

“Kementerian ATR/BPN akan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan. Kami siapkan regulasi kelembagaan, termasuk sumber daya manusia (SDM) yang akan bertugas di IKN,” ujar Dalu Agung Darmawan.

Ia menegaskan bahwa pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN tidak hanya sebatas perpindahan fisik. Transformasi sistem kerja dan budaya birokrasi juga harus berjalan simultan agar pelayanan pemerintahan semakin efisien. “Kami memastikan seluruh perangkat Kementerian ATR/BPN yang akan bertugas di IKN beroperasi dengan struktur yang ramping, adaptif, dan berbasis digital,” katanya.

Baca Juga :  Nusron dan Maruarar Sepakati Sertipikasi Gratis untuk MBR, Targetkan Satu Juta Bidang Tanah pada 2026

Dalu menambahkan, seluruh langkah penataan kelembagaan tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran pembangunan IKN tahap 2. “Kami memahami arah kebijakan pemerintah dalam menyiapkan IKN sebagai pusat pemerintahan. Maka, kami ingin memastikan bahwa tata kelola, kelembagaan, dan kesiapan SDM aparatur selaras dengan visi besar presiden,” ujarnya.

Saat ini, pembangunan IKN memasuki tahap 2 untuk periode 2025–2029. Tahap ini meliputi pembangunan fasilitas transportasi umum, perluasan kawasan permukiman, penyelesaian pemindahan ASN, serta pembangunan lanjutan dan pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun. Sebelumnya, pembangunan tahap 1 pada periode 2020–2024 berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar.

Baca Juga :  Munas III PJS Resmi Bergulir, Delegasi dari Berbagai Provinsi Ikuti Sidang Nasional

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Dalu Agung Darmawan bersama Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng; Kepala Kanwil BPN Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat; serta Tenaga Ahli Bidang Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Faisal Amrin Bachtiar, mendampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, melakukan site visit ke sejumlah titik pembangunan. Rombongan meninjau infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, hunian ASN, gedung perkantoran, serta beberapa fasilitas umum lainnya.

Berita Terkait

Munas III PJS Resmi Bergulir, Delegasi dari Berbagai Provinsi Ikuti Sidang Nasional
Laporan Keuangan 2025 Kembali Raih WTP, Sekjen ATR/BPN Minta Jajaran Tindak Lanjuti Temuan BPK
Realisasi Anggaran ATR/BPN Tembus Rp6,12 Triliun, Komisi II DPR Minta Pengelolaan Berbasis Kinerja
Sertipikasi Tanah Ulayat Lindungi Hak Masyarakat Adat, Bukan Hilangkan Hak Adat
Nusron dan Maruarar Sepakati Sertipikasi Gratis untuk MBR, Targetkan Satu Juta Bidang Tanah pada 2026
Sekjen ATR/BPN Minta Kanwil dan Kantah Percepat Program Strategis
Reforma Agraria Harus Berdampak pada Ekonomi Masyarakat, Bank Tanah Perlu Diperkuat
KKNP-PTLP Perdana STPN Berhasil Petakan Lebih dari 224 Ribu Bidang Tanah dan Restorasi Arsip Pascabencana

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 11:59 WIB

Munas III PJS Resmi Bergulir, Delegasi dari Berbagai Provinsi Ikuti Sidang Nasional

Sabtu, 18 Juli 2026 - 08:17 WIB

Laporan Keuangan 2025 Kembali Raih WTP, Sekjen ATR/BPN Minta Jajaran Tindak Lanjuti Temuan BPK

Sabtu, 18 Juli 2026 - 07:33 WIB

Realisasi Anggaran ATR/BPN Tembus Rp6,12 Triliun, Komisi II DPR Minta Pengelolaan Berbasis Kinerja

Jumat, 17 Juli 2026 - 17:27 WIB

Sertipikasi Tanah Ulayat Lindungi Hak Masyarakat Adat, Bukan Hilangkan Hak Adat

Jumat, 17 Juli 2026 - 17:11 WIB

Sekjen ATR/BPN Minta Kanwil dan Kantah Percepat Program Strategis

Jumat, 17 Juli 2026 - 16:26 WIB

Reforma Agraria Harus Berdampak pada Ekonomi Masyarakat, Bank Tanah Perlu Diperkuat

Jumat, 17 Juli 2026 - 15:19 WIB

KKNP-PTLP Perdana STPN Berhasil Petakan Lebih dari 224 Ribu Bidang Tanah dan Restorasi Arsip Pascabencana

Jumat, 17 Juli 2026 - 15:04 WIB

Kajian Komnas HAM Perkuat Langkah Pemerintah Tangani Konflik Agraria Secara Menyeluruh

Berita Terbaru

error: Content is protected !!