Jelang Pemilu 2024, Anggota Komisi II DPR RI Meminta Masyarakat Untuk Lebih Bijak Dalam Penggunaan Medsos

- Redaktur

Minggu, 18 Juni 2023 - 13:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi II DPR RI, H. Yanuar Prihatin, M.Si.

Anggota Komisi II DPR RI, H. Yanuar Prihatin, M.Si.

Berita Ciamis, Asajabar.com – Anggota Komisi II DPR RI, H. Yanuar Prihatin, M.Si meminta masyarakat untuk dapat lebih bijak dan mengendalikan diri dalam pemanfaatan penggunaan media sosial.

Menurutnya, mendekati kontestasi politik praktik ujaran kebencian dan hoax rawan terjadi di media sosial,” ujarnya usai menggelar sosialisasi di salah satu Hotel di Ciamis pada Jumat 16 Juni 2023.

Anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil Jabar X (Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Pangandaran) tersebut mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menciptakan Pemilu yang bersih, jujur, dan adil.

Menurutnya, untuk menciptakan Pemilu yang bersih, jujur, dan adil yakni salah satunya dengan menghindari ujaran kebencian dan hoax atau kebohongan.

Baca Juga :  Munas III PJS Resmi Bergulir, Delegasi dari Berbagai Provinsi Ikuti Sidang Nasional

“Selain itu masyarakat juga harus menghindari politik uang dan menjaga kerukunan serta kebersamaan, jangan hanya karena Pemilu kemudian orang-orang bermusuhan pada akhirnya,” ucapnya.

Yanuar memandang bahwa titik rawan pasti ada di setiap wilayah di Jawa Barat, namun titik rawan tersebut sangat bergantung terhadap para tokoh yang terdapat dilingkungannya masing-masing.

“Kemudian juga kebiasaan politik yang terjadi di wilayah tersebut. Lalu selanjutnya peran kunci Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu juga mungkin berbeda-beda.

Yanuar memberikan contoh tentang tempat di mana tingkat pendidikan orang sudah jauh lebih bagus.

Baca Juga :  Menteri Nusron Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf Melalui KKN Tematik

“Maka hoax dan ujaran kebencian relatif ada filter meskipun tidak selalu demikian.

“Jika yang sudah berpikir rasionalitasnya, setiap informasi yang didapat pasti dilakukan chek and richek kebenerannya.

Dengan demikian, ia berpesan agar Bawaslu lebih intensif lagi mensosialisasikan Pemilu yang bersih, jujur, dan adil dan menghindari berbagai jenis larangan seperti ujaran kebencian, hoax, polotik uang dan lain-lain. Termasuk juga semua pihak agar sama-sama andil dalam mewujudkan hal tersebut.

Sebagai informasi, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah salah satu dari sebelas Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu. (TONY/ASAJABAR)

Berita Terkait

Munas III PJS Resmi Bergulir, Delegasi dari Berbagai Provinsi Ikuti Sidang Nasional
Laporan Keuangan 2025 Kembali Raih WTP, Sekjen ATR/BPN Minta Jajaran Tindak Lanjuti Temuan BPK
Realisasi Anggaran ATR/BPN Tembus Rp6,12 Triliun, Komisi II DPR Minta Pengelolaan Berbasis Kinerja
Sertipikasi Tanah Ulayat Lindungi Hak Masyarakat Adat, Bukan Hilangkan Hak Adat
Nusron dan Maruarar Sepakati Sertipikasi Gratis untuk MBR, Targetkan Satu Juta Bidang Tanah pada 2026
Sekjen ATR/BPN Minta Kanwil dan Kantah Percepat Program Strategis
Reforma Agraria Harus Berdampak pada Ekonomi Masyarakat, Bank Tanah Perlu Diperkuat
KKNP-PTLP Perdana STPN Berhasil Petakan Lebih dari 224 Ribu Bidang Tanah dan Restorasi Arsip Pascabencana

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 11:59 WIB

Munas III PJS Resmi Bergulir, Delegasi dari Berbagai Provinsi Ikuti Sidang Nasional

Sabtu, 18 Juli 2026 - 08:17 WIB

Laporan Keuangan 2025 Kembali Raih WTP, Sekjen ATR/BPN Minta Jajaran Tindak Lanjuti Temuan BPK

Sabtu, 18 Juli 2026 - 07:33 WIB

Realisasi Anggaran ATR/BPN Tembus Rp6,12 Triliun, Komisi II DPR Minta Pengelolaan Berbasis Kinerja

Jumat, 17 Juli 2026 - 17:27 WIB

Sertipikasi Tanah Ulayat Lindungi Hak Masyarakat Adat, Bukan Hilangkan Hak Adat

Jumat, 17 Juli 2026 - 17:11 WIB

Sekjen ATR/BPN Minta Kanwil dan Kantah Percepat Program Strategis

Jumat, 17 Juli 2026 - 16:26 WIB

Reforma Agraria Harus Berdampak pada Ekonomi Masyarakat, Bank Tanah Perlu Diperkuat

Jumat, 17 Juli 2026 - 15:19 WIB

KKNP-PTLP Perdana STPN Berhasil Petakan Lebih dari 224 Ribu Bidang Tanah dan Restorasi Arsip Pascabencana

Jumat, 17 Juli 2026 - 15:04 WIB

Kajian Komnas HAM Perkuat Langkah Pemerintah Tangani Konflik Agraria Secara Menyeluruh

Berita Terbaru

error: Content is protected !!