Berita IKN, Asajabar.com – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kini memasuki tahap kedua. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam memastikan transisi pembangunan berjalan baik dan tuntas.
Hal ini disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Capaian Pembangunan Tahap 1 dan 2 IKN di Kantor Kemenko 3, IKN, Selasa (11/11/2025).
Wamen Ossy menyebut progres pembangunan IKN menunjukkan hasil positif. Ia menegaskan dukungan ATR/BPN terhadap langkah Otorita IKN dalam pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hingga pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.
“Saya melihat sendiri bagaimana progres pembangunannya berjalan dengan sangat baik. Kementerian ATR/BPN mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh Otorita IKN, mulai dari pembangunan KIPP hingga tahap pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif. Semoga semua berjalan sesuai rencana,” ujarnya.
Kementerian ATR/BPN tidak hanya mendampingi dari sisi koordinasi, tetapi juga memastikan fondasi pembangunan IKN, yakni ketersediaan tanah dan kepastian tata ruang.
“Sejak pembangunan awal pada 2020, Kementerian ATR/BPN sudah berperan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan IKN serta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),” terang Wamen Ossy.
Hingga November 2025, ATR/BPN telah menyelesaikan 13 paket pengadaan tanah, yang mencakup kebutuhan strategis seperti tempat pengolahan sampah terpadu, dermaga logistik, Bendungan Sepaku, intake Sungai Sepaku, duplikasi Jembatan Pulau Balang, sistem penyediaan air minum, hingga pembangunan jalan bebas hambatan.
Dalam aspek penataan ruang, sembilan RDTR IKN juga telah rampung dan siap diintegrasikan ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).
Kepala Otorita IKN, Muhammad Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa pengembangan IKN tahap kedua telah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah. Melalui regulasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembangunan sarana dan prasarana untuk mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Politik pada 2028.
“Indikatornya mulai dari terbangunnya KIPP seluas 800–850 hektare, progres pembangunan gedung mencapai 20%, hunian 50%, pemenuhan sarana dan prasarana dasar 50%, serta peningkatan indeks aksesibilitas dan konektivitas menjadi 0,74,” ujar Basuki.
Melalui rapat koordinasi tersebut, ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk terus memonitor perkembangan pembangunan IKN agar berjalan tepat sasaran. Rapat ini merupakan rangkaian Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Otorita IKN dan sejumlah mitra, termasuk Kementerian ATR/BPN.
Wamen Ossy hadir didampingi Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Kepala Kanwil BPN Kalimantan Timur Deni Ahmad Hidayat, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Andi Tenri Abeng.
