Berita Jakarta, Asajabar.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI atas dukungan terhadap kenaikan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025).
“Atas nama Kementerian ATR/BPN dan mewakili Bapak Menteri, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI terhadap kenaikan anggaran. Harapan kami, peningkatan ini dapat memberikan dampak nyata dan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Ossy.
Ia menjelaskan, sekitar 80 persen tugas ATR/BPN terkait langsung dengan pelayanan publik, sehingga peningkatan anggaran tahun 2026 akan difokuskan pada dua aspek utama, yaitu perbaikan sistem layanan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).
“Fokus pertama adalah penyederhanaan dan perbaikan business process di seluruh satker pusat maupun daerah. Saat ini ATR/BPN memiliki 527 satuan kerja di Indonesia. Pelayanan harus lebih cepat, mudah, namun tetap teliti karena produk yang dihasilkan bersifat hukum,” jelasnya.
Selain itu, penguatan SDM dilakukan melalui rotasi penugasan pegawai (tour of duty dan tour of area) agar mereka mendapatkan pengalaman yang lebih luas dan tidak terjebak di zona nyaman. “Ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi II DPR juga menyoroti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menurut Ossy, target PTSL tahun 2026 ditingkatkan menjadi 1,9 juta bidang tanah, naik dari 1,3 juta bidang di 2025. Ia menegaskan, percepatan PTSL sangat penting untuk mencegah konflik dan sengketa pertanahan di masa depan.
“Sejak diluncurkan pada 2016-2017, PTSL mencatat kemajuan signifikan. Namun, dari total target 126 juta bidang tanah di Indonesia, masih ada sekitar 25 persen yang belum tersertifikasi. Inilah yang terus kami kejar,” ujar Ossy.
Ia menambahkan, dukungan dan pengawasan DPR RI sangat dibutuhkan agar pelaksanaan PTSL semakin maksimal. “Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi, mudah-mudahan para pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI dapat terus mendukung agar manfaat program ini semakin dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
