Berita Palembang, Asajabar.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian jaminan kepastian hukum atas tanah dengan penerbitan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk kawasan pelabuhan dan wilayah pendukungnya.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa kementeriannya berperan sebagai pendukung utama dalam mendorong investasi, termasuk pada proyek pembangunan pelabuhan tersebut.
“Kementerian ATR/BPN sebagai pendukung utama semua kegiatan investasi, seperti halnya di proyek ini. Proyek investasinya di bidang konektivitas pelabuhan. Diharapkan dengan adanya pelabuhan yang terstandar nanti akan memicu investasi masuk,” ujar Nusron dalam kegiatan peluncuran proyek di Griya Agung, Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Kamis (9/4/2026).
Proyek Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat sendiri telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025. Sebelumnya, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan telah menyerahkan Sertipikat HPL atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas 599.500 meter persegi yang kemudian dihibahkan kepada Kementerian Perhubungan pada 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, juga menyerahkan hibah sertipikat HPL tanah mozaik 5 dan mozaik 6 kepada Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi. Luas lahan yang diserahkan masing-masing mencapai 810.577 meter persegi dan 882.943 meter persegi. Prosesi ini turut disaksikan Kepala Staf Kepresidenan, Ahmad Qodari.
Nusron juga mengajak pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan, khususnya dalam pendaftaran tanah. Hingga saat ini, capaian pendaftaran tanah di Sumatera Selatan baru mencapai 53,6 persen.
“Kami minta dukungan pemerintah daerah agar percepatan pendaftaran tanah bisa dilakukan, sehingga investor lebih mudah masuk dan berinvestasi,” katanya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menilai pelabuhan tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung efisiensi logistik nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai ekonomi global.
Menurutnya, pembangunan pelabuhan telah melalui berbagai tahapan penting, mulai dari studi kelayakan, penetapan lokasi, analisis dampak lingkungan (AMDAL), hingga skema pemanfaatan lahan.
“Kegiatan hari ini merupakan milestone ke-11 dari total 15 tahapan. Kami menargetkan seluruh tahapan dapat diselesaikan sebelum 2029,” ujar Dudy.
Peluncuran proyek ini turut dihadiri Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todo Tua Pasaribu, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Selatan.
Menteri ATR/Kepala BPN hadir didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol, Shamy Ardian, serta Kepala Kanwil BPN Sumatera Selatan, Rahmat, beserta jajaran.
