BERITA JAKARTA, ASAJABAR.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan penghargaan kepada jajaran kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, dan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dari 25 provinsi atas kontribusi dan sinergi dalam upaya pencegahan serta penyelesaian tindak pidana pertanahan.
Penghargaan berupa piagam dan penyematan pin tersebut diberikan langsung oleh Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam sambutannya, Menteri Nusron menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian dan kejaksaan yang telah bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pencapaian target operasi penanganan tindak pidana pertanahan.
“Terima kasih sekali dan apresiasi kepada Bapak/Ibu, wabil khusus dari kepolisian dan dari kejaksaan tinggi, maupun Pak Kapolda yang selama ini sudah bahu-membahu sehingga target operasi kita bisa sama-sama tercapai. Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ujar Nusron.
Dalam kesempatan tersebut, penyematan pin sebagai bentuk apresiasi atas dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan diberikan kepada sejumlah pejabat, yakni Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah Yaved Duma Parembang, Inspektur Jenderal (Purn.) Nasri, serta Kapolres Banggai Kombes Pol. Henry Yulianto.
Selain itu, penghargaan juga diberikan atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan. Sebanyak 75 penerima penghargaan berasal dari unsur kepolisian, kejaksaan, dan Kanwil BPN yang mewakili 25 provinsi.
Adapun 25 provinsi tersebut meliputi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.
Menteri Nusron menegaskan, upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi antarlembaga perlu terus diperkuat, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga hingga ke tingkat daerah yang lebih bawah.
Menurutnya, penguatan koordinasi tersebut penting untuk meningkatkan deteksi dini terhadap potensi tindak pidana pertanahan sekaligus memastikan penanganannya berjalan secara optimal.
“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” pungkas Nusron.
Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 tersebut turut dihadiri perwakilan Jaksa Agung, yakni Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Leonard Eben Ezer. Hadir pula perwakilan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum Brigjen Pol. Suhirman, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
