BERITA JAKARTA, ASAJABAR.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan masyarakat mengenai risiko hukum apabila sertipikat tanah masih tercatat atas nama orang tua yang telah meninggal dunia dan belum dialihkan kepada ahli waris.
Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Mitra Kerja, Ana Anida, mengatakan, keterlambatan pengurusan peralihan hak karena pewarisan dapat menghambat pemanfaatan aset tanah. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum hingga sengketa di kemudian hari.
“Potensinya dapat menimbulkan risiko, di antaranya tanah tidak bisa ditransaksikan, sertipikat tidak bisa diagunkan ke bank, dan yang paling bahaya, sangat rawan memicu sengketa di kemudian hari,” kata Ana Anida saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Menurut Ana, persoalan dapat menjadi semakin kompleks apabila sertipikat tanah belum dialihkan kepada ahli waris hingga ahli waris tingkat pertama meninggal dunia. Dalam kondisi tersebut, hak atas tanah akan beralih kepada ahli waris pengganti.
Akibatnya, jumlah pihak yang harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan semakin banyak. Hal ini dapat mempersulit penyelesaian administrasi maupun pengambilan keputusan terkait tanah karena membutuhkan persetujuan seluruh ahli waris yang berhak.
Selain berpotensi memicu sengketa keluarga, penundaan pengurusan balik nama sertipikat waris juga dapat menghambat berbagai transaksi pertanahan, baik untuk keperluan peralihan hak maupun pembebanan Hak Tanggungan.
Ana menjelaskan, pada prinsipnya, transaksi atas tanah yang telah bersertipikat harus dilakukan oleh pemegang hak yang tercatat. Karena itu, apabila pemegang hak telah meninggal dunia, administrasi pewarisan perlu diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk menghindari berbagai risiko tersebut, ATR/BPN mengimbau masyarakat yang memiliki tanah atau rumah yang masih tercatat atas nama orang tua yang telah meninggal dunia agar segera mengurus peralihan hak karena pewarisan di Kantor Pertanahan setempat.
Langkah tersebut penting dilakukan untuk memastikan data kepemilikan tanah sesuai dengan kondisi hukum terkini. Selain memberikan kepastian hukum kepada ahli waris, pengurusan balik nama juga dapat meminimalkan potensi konflik antaranggota keluarga pada masa mendatang.
“Langkah tersebut diperlukan agar data kepemilikan sesuai dengan kondisi hukum terbaru, sekaligus memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik antaranggota keluarga di masa mendatang,” pungkas Ana.
