Kementerian ATR/BPN Dorong Pembangunan Berkelanjutan dengan Fokus Mitigasi Bencana dan Lingkungan Hidup

- Penulis

Rabu, 15 Januari 2025 - 18:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Selasa (14/01/2025).

Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Selasa (14/01/2025).

Berita Jakarta, Asajabar.com – Pembangunan infrastruktur tidak hanya terkait aspek fisik, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat, kesehatan, dan mitigasi bencana alam.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan sejumlah instrumen hukum yang mendukung analisis daya dukung lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Selasa (14/01/2025)., menegaskan pentingnya regulasi yang selaras dengan kelestarian lingkungan.

“Instrumen hukum seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang telah memasukkan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam penyusunan tata ruang,” ujarnya.

Baca Juga :  Menteri ATR/BPN Serahkan Sertipikat Tanah Wakaf di Kudus, Jamin Kepastian Hukum dan Pengelolaan

Menurut Ossy, rencana tata ruang yang terperinci dan berbasis kebutuhan masyarakat sangat penting dalam mendukung pembangunan yang adaptif terhadap tantangan lingkungan dan bencana.

“Kami terus berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk memastikan data yang digunakan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) akurat dan relevan. Dengan RDTR yang baik, pembangunan yang dihasilkan akan berkualitas,” tambahnya.

Pernyataan ini diperkuat oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus mendukung pencapaian visi pemerintah melalui Asta Cita.

“Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur harus mendukung sektor kesehatan, lingkungan, dan mitigasi bencana,” ujar Menko AHY.

Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, meminta agar program kerja Kemenko Infrastruktur 2025 mendukung pembangunan yang berfokus pada mitigasi bencana, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia unggul.

Baca Juga :  Menteri ATR/BPN Serahkan 20 Sertipikat Tanah Wakaf di Kudus

“Agenda strategis Kemenko PMK sangat dipengaruhi oleh kontribusi Kemenko Infrastruktur, sehingga dukungan dalam pembangunan ini menjadi sangat penting,” katanya.

Rapat ini turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, serta sejumlah wakil menteri dari berbagai kementerian.

Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan hadir bersama pejabat eselon satu Kementerian ATR/BPN, termasuk Direktur Penertiban, Penguasaan, Pemilikan, dan Penggunaan Tanah, Sepyo Achanto.

Melalui sinergi lintas kementerian, pemerintah optimis pembangunan infrastruktur dapat berjalan beriringan dengan upaya perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berita Terkait

Perjuangan Perempuan Pekerja dalam Hari Perempuan Internasional 2025
Menteri ATR/BPN Serahkan Sertipikat Tanah Wakaf di Kudus, Jamin Kepastian Hukum dan Pengelolaan
Menteri ATR/BPN Dorong Penyelesaian RDTR untuk Percepat Investasi di Jawa Timur
Menteri ATR/BPN Serahkan 20 Sertipikat Tanah Wakaf di Kudus
Sertipikat Tanah Hilang akibat Banjir? Begini Cara Mengurusnya
Menteri ATR/BPN Tetapkan Target PTSL 2025 Sebesar 1,5 Juta Bidang
Kementerian ATR/BPN Evaluasi Tata Ruang Jabodetabek-Punjur, Cegah Bencana Akibat Alih Fungsi Lahan
Menteri ATR/BPN Serahkan 212 Sertipikat Tanah untuk Muhammadiyah

Berita Terkait

Selasa, 11 Maret 2025 - 23:52 WIB

Perjuangan Perempuan Pekerja dalam Hari Perempuan Internasional 2025

Senin, 10 Maret 2025 - 19:39 WIB

Menteri ATR/BPN Serahkan Sertipikat Tanah Wakaf di Kudus, Jamin Kepastian Hukum dan Pengelolaan

Senin, 10 Maret 2025 - 19:27 WIB

Menteri ATR/BPN Dorong Penyelesaian RDTR untuk Percepat Investasi di Jawa Timur

Senin, 10 Maret 2025 - 19:12 WIB

Menteri ATR/BPN Serahkan 20 Sertipikat Tanah Wakaf di Kudus

Minggu, 9 Maret 2025 - 17:57 WIB

Menteri ATR/BPN Tetapkan Target PTSL 2025 Sebesar 1,5 Juta Bidang

Minggu, 9 Maret 2025 - 13:32 WIB

Kementerian ATR/BPN Evaluasi Tata Ruang Jabodetabek-Punjur, Cegah Bencana Akibat Alih Fungsi Lahan

Jumat, 7 Maret 2025 - 20:47 WIB

Menteri ATR/BPN Serahkan 212 Sertipikat Tanah untuk Muhammadiyah

Jumat, 7 Maret 2025 - 18:40 WIB

Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Keuangan Bersinergi Tertibkan Pemanfaatan SHGU

Berita Terbaru

Kantor DP2KBP3A Ciamis yang terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.38, Kertasari, Kec. Ciamis.

Daerah

DP2KBP3A Ciamis Tangani 3 Kasus Kekerasan di Awal 2025

Selasa, 11 Mar 2025 - 16:23 WIB

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid di Kudus.

Nasional

Menteri ATR/BPN Serahkan 20 Sertipikat Tanah Wakaf di Kudus

Senin, 10 Mar 2025 - 19:12 WIB