Anggota DPRD Jabar, Tina Wiryawati Ajak Pelaku UMKM di Ciamis Untuk Memiliki Legalitas

- Redaktur

Senin, 25 September 2023 - 10:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati, SH.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati, SH.

Berita Ciamis, Asajabar – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati, SH mengajak para pelaku usaha untuk memahami mengurus perizinan berusaha.

Menurutnya, legalitas menjadi poin penting yang harus dimiliki para pelaku usaha UMKM,” ujarnya saat menghadiri Sosialisasi Pentingnya Legalitas UMKM di Kecamatan Cijeunjing, Kabupaten Ciamis, Senin (25/9/2023).

“Legalitas usaha tersebut berupa memiliki izin usaha dan terdaftarnya produk UMKM, baik sebagai kekayaan intelektual maupun izin edar produk,” ungkap dia.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap para UMKM, Anggota DPRD Jabar Fraksi Gerindra itu turut menghadirkan Penggiat UMKM Nasional, Faisal Hasan Basri untuk menjelaskan secara rinci terkait mengurus legalitas UMKM.

Tina mengaku bahwa kehadirannya tersebut untuk memenuhi undangan dari Penggerak Ekonomi Muda Kreatif.

“Para peserta yang hadir adalah para pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Cijeunjing,” kata dia.

Baca Juga :  Tak Segera Balik Nama Waris, Sertipikat Tanah Berpotensi Picu Sengketa Keluarga

Ia melihat potensi pelaku UMKM di Kecamatan Cijeunjing dan umumnya di Kabupaten Ciamis cukup bagus.

Tina juga mendorong para pelaku UMKM di Cijeunjing Ciamis untuk lebih maju dan berkembang, termasuk dari segi produksi hingga pemasarannya.

Tina juga mengajak para pelaku usaha UMKM yang hadir untuk memenuhi legalitas atau perizinannya.

“Izin usaha maupun sertifikat produk yang diperoleh ini sebagai bentuk ketaatan pada hukum dan juga bentuk perlindungan negara terhadap UMKM.

Disamping itu juga ketika pelaku usaha UMKM terpenuhi legalitasnya maka akan berkembang secara maksimal.

“Jadi pijakan utamanya adalah legalitas, jika tidak memiliki legalitas maka akan rawan tutup dan tidak berkembang,” ucap Tina.

Karena kata Tina, UMKM adalah tiangnya perekonomian Negara, maka pondasinya harus kuat sehingga dari segi pemasarannya dapat lebih berkembang, bahkan ekspor sekalipun.

Baca Juga :  Tingkatkan Komunikasi Publik, MasNya ATR/BPN Raih 1,2 Juta Likes dalam Sebulan

Penggiat UMKM Nasional, Faisal Hasan Basri menyebutkan bahwa legalitas sebagai dasar atau pondasi awal untuk para pelaku usaha UMKM bisa naik kelas.

“Ada beberapa kemudahan ketika UMKM tersebut telah mempunyai legalitas, seperti akses permodalan, keamanan dan pemasaran yang sangat luas,” ungkap dia.

Jadi pelaku UMKM itu mentalnya harus kuat, legalitasnya kuat dan produksinya juga harus berkelanjutan,” kata Faisal.

Menurutnya, para pelaku UMKM juga harus tahu bagaimana caranya memproduksi dengan biaya yang cukup hemat tapi menghasilkan nilai yang lebih tinggi.

Setelah para pelaku UMKM itu memenuhi legalitasnya, semuanya akan mengalir, baik itu akses pasar maupun akses-akses lainnya, dan ujungnya adalah akses permodalan,” ucapnya. (TONY/ASAJABAR)

Berita Terkait

Cegah Alih Fungsi Lahan, Nusron Wahid Minta Penanganan Kejahatan Pertanahan Diperluas
Wamen ATR/BPN Terima Delegasi Timor-Leste, Bahas Sistem Pengelolaan dan Pendaftaran Tanah
Perkuat Sinergi Berantas Mafia Tanah, Menteri Nusron Apresiasi 75 Penerima Penghargaan dari 25 Provinsi
Menteri ATR/BPN: Tiga Provinsi Masih di Bawah Target Penetapan LP2B 87 Persen
11 Perusahaan Terindikasi Terlibat Karhutla, ATR/BPN Siapkan Pembatalan HGU
Menteri Nusron Evaluasi HGU 11 Korporasi Terkait Karhutla, Ada yang Dicabut hingga Tak Diperpanjang
ATR/BPN Imbau Warga Bogor Alihkan Sertipikat Analog ke Elektronik
Tak Perlu Bolak-balik ke Kantor Pertanahan, ATR/BPN Hadirkan Layanan Keliling di Ruang Publik

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 20:00 WIB

Cegah Alih Fungsi Lahan, Nusron Wahid Minta Penanganan Kejahatan Pertanahan Diperluas

Jumat, 13 November 2026 - 19:53 WIB

Wamen ATR/BPN Terima Delegasi Timor-Leste, Bahas Sistem Pengelolaan dan Pendaftaran Tanah

Jumat, 13 November 2026 - 19:44 WIB

Perkuat Sinergi Berantas Mafia Tanah, Menteri Nusron Apresiasi 75 Penerima Penghargaan dari 25 Provinsi

Jumat, 13 November 2026 - 19:37 WIB

Menteri ATR/BPN: Tiga Provinsi Masih di Bawah Target Penetapan LP2B 87 Persen

Jumat, 13 November 2026 - 19:20 WIB

11 Perusahaan Terindikasi Terlibat Karhutla, ATR/BPN Siapkan Pembatalan HGU

Jumat, 13 November 2026 - 16:44 WIB

ATR/BPN Imbau Warga Bogor Alihkan Sertipikat Analog ke Elektronik

Jumat, 13 November 2026 - 15:06 WIB

Tak Perlu Bolak-balik ke Kantor Pertanahan, ATR/BPN Hadirkan Layanan Keliling di Ruang Publik

Jumat, 13 November 2026 - 14:55 WIB

Tak Segera Balik Nama Waris, Sertipikat Tanah Berpotensi Picu Sengketa Keluarga

Berita Terbaru

error: Content is protected !!