Berita Jakarta, Asajabar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp10,6 triliun. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Dalam rapat yang membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga Tahun 2027 tersebut, Nusron menjelaskan bahwa alokasi anggaran akan difokuskan untuk mendukung penguatan layanan pertanahan, pelaksanaan program strategis nasional, serta peningkatan kualitas penataan ruang.
Menurutnya, berdasarkan pagu indikatif yang mengacu pada Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, sebagian besar anggaran akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen.
“Pagu indikatif ATR/BPN tahun 2027 difokuskan pada program dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9 persen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan sebesar Rp2,56 triliun atau 24,2 persen, serta program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp724 miliar atau 6,8 persen,” ujar Nusron Wahid.
Selain pagu indikatif tersebut, Kementerian ATR/BPN juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun untuk mendukung sejumlah program prioritas pemerintah. Tambahan anggaran itu diusulkan untuk kebutuhan belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta percepatan program pembangunan tiga juta rumah.
“Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah,” kata Nusron.
Ia menegaskan, tambahan anggaran tersebut diperlukan agar berbagai target strategis yang menjadi tanggung jawab Kementerian ATR/BPN dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Nusron juga memaparkan perkembangan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN hingga awal Juni 2026. Hingga 6 Juni 2026, realisasi anggaran tercatat mencapai Rp3,18 triliun atau 36,23 persen dari total pagu sebesar Rp8,79 triliun.
Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada 2025, tingkat penyerapan anggaran tercatat sebesar 35,40 persen.
“Penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN per 6 Juni 2026 mencapai Rp3,18 triliun atau 36,23 persen. Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN. Ia juga menyatakan bahwa Komisi II DPR RI telah menerima pemaparan pagu indikatif RAPBN Tahun 2027 yang diajukan kementerian tersebut.
Menurut Dede Yusuf, Komisi II DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun dan akan membahasnya lebih lanjut dalam agenda rapat berikutnya.
“Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut dan akan membahasnya secara lebih mendalam pada rapat kerja maupun rapat dengar pendapat selanjutnya,” ujarnya.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, beserta jajaran pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN. Sementara seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia mengikuti jalannya rapat secara daring.
