Berita Jakarta, asajabar.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Penanganan Isu Strategis bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Selasa (10/12/2024) malam.
Acara yang berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, ini dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.
Agenda utama rapat adalah pembahasan rencana penyelesaian konflik dan isu strategis yang melibatkan BUMN di ranah Kementerian ATR/BPN.
Dalam sambutannya, Menteri Nusron Wahid menegaskan komitmennya untuk menjalankan tiga arahan prioritas dari Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden memberi kami tugas untuk menyelesaikan tiga hal utama. Pertama, penyelesaian konflik tanah pemerintah pusat dan daerah.
Kedua, menyelesaikan konflik dan sengketa tanah yang melibatkan BUMN. Ketiga, penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan TNI/POLRI,” jelas Nusron.
Menteri Nusron menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah koordinasi, termasuk bertemu dengan lembaga terkait seperti Mabes TNI untuk membahas penyelesaian konflik tanah.
Ia juga membuka ruang masukan dalam rapat ini untuk memastikan penanganan persoalan dapat dilakukan secara efektif.
Ia meminta jajaran Kementerian ATR/BPN untuk bekerja secara akurat, akuntabel, dan berhati-hati dengan mengedepankan risk management.
Nusron juga menyoroti pentingnya mendukung program strategis nasional, khususnya yang berkaitan dengan swasembada energi.
“Di dalam Asta Cita Presiden Prabowo, terdapat target swasembada energi. Jika ada permohonan dari BUMN yang bersifat strategis, terutama terkait energi, pangan, atau hilirisasi, dokumen yang lengkap harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai kita dianggap menghambat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri BUMN, Aminudin Ma’ruf, yang turut hadir dalam rapat ini, mengapresiasi langkah proaktif Kementerian ATR/BPN.
“Terima kasih atas fasilitasi terkait beberapa persoalan BUMN yang melibatkan Kementerian ATR/BPN,” ucapnya.
Aminudin juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan persoalan strategis, termasuk isu kedaulatan energi yang sempat dibahas dalam Rapat Paripurna awal Desember lalu.
Ke depannya, koordinasi lebih lanjut akan dilakukan melalui pertemuan terjadwal yang disesuaikan dengan klasifikasi jenis BUMN.
Rapat ini juga dihadiri oleh pejabat tinggi madya dan pratama dari Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan dari berbagai BUMN.
Langkah sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan BUMN ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian isu strategis dan mendukung agenda prioritas nasional.
