Kementerian ATR/BPN dan Kemenhan Jalin Kerja Sama Pengamanan Aset Negara

- Redaktur

Selasa, 12 November 2024 - 08:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kementerian ATR/BPN dan Kemhan menjalin kerjasama.

Kementerian ATR/BPN dan Kemhan menjalin kerjasama.

Berita Jakarta, Asajabar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menerima kunjungan dari Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (11/11/2024).

Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama di bidang pertanahan dan pertahanan nasional, khususnya terkait pengamanan aset negara serta program ketahanan pangan.

“Kami akan menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertahanan untuk mengamankan aset tanah negara yang saat ini dikelola oleh Kemenhan dan TNI,” kata Nusron Wahid usai pertemuan.

Menurut Nusron, kerja sama ini menjadi prioritas mengingat banyaknya aset tanah milik TNI yang mengalami perubahan fungsi. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang dan sertifikasi untuk memastikan tanah-tanah tersebut tetap menjadi aset negara.

Baca Juga :  Sulawesi Utara Jadi Pilot Project Penguatan Pelayanan Pertanahan dan Pencegahan Korupsi

“Kami berkomitmen untuk melakukan penataan dan sertifikasi yang baik agar aset negara tidak hilang,” tambahnya.

Selain pengamanan aset negara, kerja sama ini juga mencakup dukungan terhadap program ketahanan pangan dan energi.

Nusron menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN sedang mempercepat pengadaan tanah seluas 1 juta hektare di Papua untuk pengembangan lahan sawah dan mendukung ketahanan pangan nasional.

“Menhan sangat memperhatikan proses pelepasan lahan dan sertifikasi lahan sawah di Papua dan daerah lainnya,” ujar Nusron.

Kedua kementerian juga sepakat memperkuat kolaborasi dalam penanganan sengketa dan konflik pertanahan yang dapat mengganggu pertahanan nasional, terutama konflik antara individu atau korporasi dengan negara.

Baca Juga :  Masyarakat Apresiasi PELATARAN, Harap Layanan Ditambah

“Konflik ini bisa sensitif jika tidak dikelola dengan baik, sehingga perlu ada upaya bersama,” ungkap Nusron.

Kerja sama lebih lanjut akan dilakukan untuk mendukung pengadaan tanah bagi kepentingan pertahanan, seperti lahan latihan dan pangkalan TNI.

“Kami diminta untuk menyisir dan menyiapkan lahan-lahan strategis, terutama mengingat banyak lahan TNI yang perlu diamankan dari pihak lain,” ujar Nusron.

Dalam diskusi yang berlangsung di Ruang Rapat Menteri ATR/Kepala BPN tersebut, Nusron didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN.

Berita Terkait

Sertipikat Elektronik dan Sentuh Tanahku Permudah Verifikasi Data Pertanahan
Pemda se-Sulut Dilibatkan dalam Program Pencegahan Korupsi dan Penguatan Tata Kelola Pertanahan
Inovasi LARIS MANIS Permudah Layanan Pertanahan di Kabupaten Tangerang
Aceh Jadi Provinsi Pertama Terapkan Integrasi Data Spasial dengan ATR/BPN
Sulawesi Utara Jadi Pilot Project Penguatan Pelayanan Pertanahan dan Pencegahan Korupsi
Wamen Ossy Dorong Reformasi Struktur Kantah agar Lebih Adaptif terhadap Dinamika Wilayah
Menteri ATR/BPN Serahkan Sertipikat Tanah Wakaf di Pandeglang
Menteri ATR/BPN: Tanah Ulayat Harus Diakui dan Dilindungi

Berita Terkait

Minggu, 17 Mei 2026 - 20:23 WIB

Sertipikat Elektronik dan Sentuh Tanahku Permudah Verifikasi Data Pertanahan

Minggu, 17 Mei 2026 - 14:25 WIB

Pemda se-Sulut Dilibatkan dalam Program Pencegahan Korupsi dan Penguatan Tata Kelola Pertanahan

Minggu, 17 Mei 2026 - 13:55 WIB

Inovasi LARIS MANIS Permudah Layanan Pertanahan di Kabupaten Tangerang

Minggu, 17 Mei 2026 - 13:38 WIB

Aceh Jadi Provinsi Pertama Terapkan Integrasi Data Spasial dengan ATR/BPN

Sabtu, 16 Mei 2026 - 23:19 WIB

Sulawesi Utara Jadi Pilot Project Penguatan Pelayanan Pertanahan dan Pencegahan Korupsi

Senin, 11 Mei 2026 - 14:46 WIB

Menteri ATR/BPN Serahkan Sertipikat Tanah Wakaf di Pandeglang

Senin, 11 Mei 2026 - 14:27 WIB

Menteri ATR/BPN: Tanah Ulayat Harus Diakui dan Dilindungi

Senin, 11 Mei 2026 - 14:21 WIB

Masyarakat Apresiasi PELATARAN, Harap Layanan Ditambah

Berita Terbaru

error: Content is protected !!