Berita Jakarta, Asajabar.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat komitmen dalam menangani pengaduan masyarakat terkait pertanahan dan tata ruang.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, memimpin kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan yang dilaksanakan secara daring dan luring di Situation Room Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (12/12/2024).
Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat respons serta tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. Harison menegaskan pentingnya tata kelola pengaduan yang baik sebagai salah satu indikator kinerja utama (KPI) yang ditetapkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN.
“Tata kelola pengaduan masyarakat telah menjadi KPI Pak Menteri. Jika sudah menjadi KPI, mohon disampaikan frekuensinya dan disebarkan ke seluruh satuan kerja. Jangan sampai ada aduan yang tertinggal. Harus direspons dan diselesaikan agar menunjukkan keseriusan kita,” ujar Harison.
Menurut data rekapitulasi pengaduan tahun 2024, sebanyak 53.905 pengaduan telah diterima, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dari jumlah tersebut, 46.831 aduan telah diselesaikan.
Harison meminta para Kepala Bagian Tata Usaha di Kantor Wilayah BPN Provinsi serta Kepala Subbagian Umum dan Humas di Kantor Pertanahan untuk menyelesaikan seluruh pengaduan yang masih dalam proses.
“Mari kita kelola pengaduan masyarakat dengan baik. Jika kita lambat merespons, masyarakat mungkin akan memilih jalur lain. Maka, manfaatkan kanal-kanal pengaduan yang telah disediakan,” tambahnya.
Dalam kegiatan ini, turut hadir Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Sumber Daya Manusia, Syarif, dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Faisal Amrin Bachtiar.
Kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi jajaran Humas di seluruh daerah untuk mengelola pengaduan secara sistematis dan profesional melalui kanal resmi yang tersedia.
Dengan langkah ini, Kementerian ATR/BPN berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga kepercayaan publik.
